Terkini Media Kesehatan – Wamenkes Akui JKN Belum Sempurna
2 min read
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah resmi diberlakukan dengan tujuan untuk menjamin pemerataan dan keadilan serta kemandirian masyarakat. Pada hari peluncuran program tersebut, Wamenkes Prof Ali Gufron Mukti pun menyebut bahwa masih ada ketidaksempurnaan dalam program tersebut. “Program JKN ini memanglah belum sepenuhnya sempurna, namun hal ini merupakan langkah reformasi kesehatan yang ada di Indonesia,” kata Ali Gufron pada acara peluncuran Jaminan Kesehatan Nasional yang berlokasi di RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan, hari Rabu (1/1/2014).
Langkah reformasi yang dimaksudkannya dalam hal ini adalah adanya upaya perubahan lebih baik pada bidang kesehatan, termasuk di dalamnya yaitu segi pelayanan, alat serta management kesehatan. Selain itu pula, ia juga menekankan akan pentingnya layanan kesehatan yang prima kepada masyarakat. “Contohnya yaitu jika ada warga miskin yang sedang membutuhkan adanya pertolongan darurat, rumah sakit pun tetap harus melakukan upaya perawatan meskipun yang bersangkutan tersebut mungkin belum terdaftar pada program JKN,” paparnya.
Ia mengimbau akan pentingnya sosialisasi JKN pada masyarakat. Dikatakannya pula bahwa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sebagai penanggung jawab program bisa dihubungi sewaktu-waktu bila masyarakat memerlukan informasi tentang JKN ini. “Hotline BPJS Pusat yaitu ada di nomer 500400. Bisa juga menghubungi ke hotline kemenkes di 500567,” diterangkan Prof Ali. Disamping itu, ia meminta masyarakat tetap menjaga perilaku hidup bersih sehat meskipun ada program JKN ini. “Jangan mentang-mentang ada JKN lalu jadi gampang sakit,” katanya.
JKN merupakan sebuah program jaminan kesehatan nasional di mana di dalamnya Jamkesmas, Askes PNS, TNI, Polri serta JPK Jamsostek, akan disatukan menjadi di bawah satu pengelolaan yang sama, yaitu BPJS. Program tersebut juga akan berintegrasi langsung dengan kartu Jakarta Sehat yang dimiliki provinsi DKI Jakarta. Jika Askes merupakan BUMN, maka BPJS adalah bersifat non-profit. Menkes Nafsiah Mboi pernah menegaskan bahwa JKN tak sama dengan pengobatan gratis. Sebab program tersebut dibuat supaya semua masyarakat mendapat pelayanan kesehatan merata dan tak diskriminatif. Peluncuran dari JKN hari ini turut dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Direktur Utama BPJS dr. Fahmi Idris.
