Polda Papua Barat Bakal Memeriksa 771 ASN Terkait Kasus Pemalsuan Dokumen CPNS

Penyidik dari Polda Papua Barat bakal memanggil 771 ASN atau aparatur sipil negara yang berdinas di Pemprov atau Pemerintah Provinsi Papua Barat mengenai perkembangan penanganan masalah dugaan pemalsuan dokumen penerimaan CPNS tahun 2018.

Hal ini dikatakan oleh Kombes Pol Novia Jaya yang merupakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat di Manokwari, pada Selasa, 16 Januari 2024. “Seperti petunjuk jaksa kita bakal panggil serta selidiki 771 ASN di Pemprov Papua Barat,” tuturnya.

Jaksa penyelidik di Kejaksaan Tinggi Papua Barat mengembalikan berkas tahap satu masalah dugaan pemalsuan dokumen penerimaan CPNS atau calon pegawai negeri sipil Papua Barat. “Iya, betul jaksa mengembalikan berkas tahap pertama buat dilengkapi,” ucapnya.

Diakui kalau salah satu petunjuk jaksa yang bakal dicukupi oleh penyidik di antaranya meminta penyelidikan 771 ASN.

Diberitakan sebelumnya, ada tenaga honorer yang sudah bekerja semenjak 2005 sampai 2012 di Pemprov Papua Barat semuanya sejumlah 1.283 orang. sejumlah 771 di antaranya diangkat menjadi CPNS pada 2018.

“Petunjuk jaksa kita mesti melaksanakan penyelidikan pada 771 ASN yang ada hubungan dengan honorer yang mengabdi semenjak tahun 2005 sampai tahun 2012,” ujarnya.

Pada masalah ini penyidik Ditreskrimum Polda Papua Barat memutuskan 9 orang menjadi tersangka. Kombes Pol Novia Jaya mengatakan, pihaknya bakal membuat tim khusus buat penindakan masalah dugaan pemalsuan dokumen.

“Kita bakal buat tim khusus buat mengatasi masalah ini sebab petunjuk jaksa ini tentu penyelidikan pada 771 orang serta memerlukan waktu yang cukup dan tenaga,” tambahnya.

Pembentukan timsus ini, ujar Dirkrimum, dibuat supaya pihaknya segera menyelidiki mereka yang bakal dipanggil. “Memang secara normatif jangka waktu cuma 14 hari penyidik mencukupi berkas seperti petunjuk jaksa, hanya aja ini kan banyak orang yang bakal dipanggil,” tutupnya.