Rumor Politik – Peletakan Batu Gedung Baru KPK
2 min read
Rangkaian acara dalam perayaan dari agenda Pekan Antikorupsi tahun 2013 rencananya akan dibuka melalui sebuah acara peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung baru milik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013. Dikutip dari pernyataan juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, yang mengatakan bahwa lembaganya memang sengaja untuk menggelar acara tersebut bertepatan pada tanggal 9 Desember 2013 yang menurutnya dinilai sebagai bagian bagian dari sejarah. “Kami memang sengaja dalam memilih tanggal, ini sebuah momentum yang akan menjadi sejarah,” ujar Johan, Minggu 8 Desember 2013 kemarin.
Menurut pendapat Johan, acara penanaman batu pertama tersebut rencananya akan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB. “Pimpinan rencananya akan hadir,” ujar dia. Prosesi peletakan batu tersebut akan berlangsung tepatnya di lahan calon gedung baru KPK, berlokasi di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, di Kecamatan Setiabudi, kawasan Jakarta Selatan. “Setelah acara itu, acara kemudian akan bergeser menuju ke Senayan guna membuka acara Pekan Antikorupsi.”
Pembangunan dari gedung KPK akan digarap oleh sebuah perusahaan dengan pelat merah yaitu PT Hutama Karya yang tercatat secarar resemi sebagai pemenang dari tender pembangunan gedung milik komisi yang ditakuti oleh para koruptor negri saat ini. “Ini merupakan sebuah proyek di tahun jamak yang dipastikan efektif rampung tahun 2015 mendatang,” dikatakan oleh Anis Said Basalama, selaku Sekretaris Jenderal KPK, ketika rapat dengar pendapat bersama Komisi Hukum DPR yang diadakan di Kompleks Parlemen Senayan, hari Senin, 2 Desember 2013 kemarin.
Gedung baru milik KPK tersebut dibangun dengan alasan bahwa kantor lama yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan, sudah dianggap tak mampu lagi untuk menampung jumlah dari pegawai lembaga antikorupsi ini yang kian hari semakin membengkak saja. KPK sedianya telah mempersiapkan lahan dengan luas sekitar 8.000 meter persegi guna pembangunan proyek gedung baru tersebut. Rencana pembangunan dari gedung baru tersebut pada awalnya sempat menuai polemik di kalangan politisi karena ditolak oleh Komisi Hukum DPR RI.
