Politik Terkini – Presiden Jokowi Terancam Diberhentikan

Lagi-lagi anggota DPR menggulirkan wacana untuk hak interpelasi pada pemerintahan Presiden Jokowi. Namun kali ini bukan masalah BBM, malinkan dipicu kisruh yang pecah dalam tubuh Polri utamanya terkait pengangkatan terhadap Komjen Badrodin Haiti yang telah diangkat oleh Presiden Jokowi ebagai Plt Kapolri. Desmond J Mahesa, selaku Wakil Ketua Komisi III DPR mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Jokowi yang menunda pelantikan terhadap Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri serta justru mengangkat Komjen Badrodin Haiti menjadi Plt Kapolri dapat menjadi pintu masuk guna ajukan interpelasi. Pasalnya, lanjut dia, berdasar pada Undang-Undang, pengangkatan untuk Plt Kapolri ini harus terlebih dulu minta persetujuan dari DPR.

“Sutarman diberhentikan, lalu BG tak adi dilantik. Kalaupun ada surat oleh presiden, terkait apakah presiden engangkat Haiti, ini surat kewenangannya kan setingkat Plt. Kalaulah ada Keppres atau lainnya yang sejenis, itu kan namanya Plt serta harus meminta persetujuan dari DPR,” tegas dia pada wartawan pada Gedung DPR, di Jakarta, hari Selasa (20/1). Lantaran Presiden Jokowi ini tak minta persetujuan dari DPR terkait Plt Kapolri seperti yang yang telah diamanatkan dalam undang-undang, terang Desmond, maka DPR bisa panggil pemerintah lalu ajukan interpelasi.

“Pasti akan saya galang kalau tak jelas begini, saya akan menggalang interpelasi yang baru, jika perlu terkait sumpah presiden. Apa bunyi sumpahnya? Jalankan UUD dan UU selurus-lurusnya. Jika presiden sudah melanggar UU semacam ini, akan ada alasan bagi kita untuk berhentikan presiden,” terangnya. Desmond mengatakan, pemerintah tidak usah malu dan menutupi adanya pelanggaran yang sudah terjadi. Yaitu dengan menunda agenda pelantikan terhadap Budi Gunawan menjadi Kapolri tanpa ada batas waktu yang ditentukan lalu malah mengangkat Badrodin Haiti menjadi Plt Kapolri.

“Bagaimana pihak pemerintah telah menutup pelanggaran yang telah terjadi, gak usah malulah,” ujar Desmond. “Kalaupun semenjak awal mulai BG ditetapkan menjadi tersangka, Jokowi segera mencabut pencalonan terhadap BG tersebut, maka ak akan terjadi seperti ini,” pungkasnya. Polemik ini kian melebar dan memicu perdebatan mengingat jabatan Kapolri juga memiliki peranan penting.