Kabar Terkini Politik – 77,1 Persen Warga Nilai Pemprov Banten Korup

Ditahannya Sang gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, telah membuat warga kawasan Banten menjadi berani menyuarakan pendapat mereka tentang praktik korupsi yang telah terjadi di daerahnya. Mayoritas dari warga Banten pun menilai bahwa pemerintahan dari Atut tersebut dipenuhi dengan tindak korupsi.

“Jika kita bisa jumlahkan ada setidaknya 77,1 persen dari warga yang telah menilai bahwa pemerintah Banten tak bersih dari maraknya praktik korupsi serta suap,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dari kantornya di Jalan Cikini V, Menteng, kawasan Jakarta Pusat, hari Minggu (5/1/2014). Angka tersebut telah didapatkan dari sebuah survei yang diselenggarakan oleh Indikator Politik Indonesia di provinsi Banten yang mengangkat tema Shadow State: Evaluasi Rakyat Banten Atas Mandat Gubernur Ratu Atut Choisiyah.

Survei tersebut diadakan dengan melibatkan sejumlah 595 responden yang telah dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling. Untuk margin errornya yakni sekitar 5 persen. Survei itu dilaksanakan mulai dari tanggal 22 sampai dengan 29 Desember 2013. Tidak hanya sekedar menilai aspek pemerintahannya yang terlilit kasus korupsi, ternyata mayoritas dari masyarakat Banten juga menilai bahwa tindak korupsi yang telah dilakukan oleh gubernur Atut pun turut ditiru para bawahannya.

“Hampir seluruh dari responden yang ada mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di Banten telah begitu massif,” ditambahkan Burhanuddin. Khusus pada kawasan Tangerang Selatan, survei tersebut mencatat 71,8 persen responden menilai tentang pemerintahan Tangsel juga diwarnai korupsi. “71,8 persen dari warga Tangsel menilai pemerintah Tangsel tak bersih dari korupsi juga suap,” katanya.

Shadow state adalah istilah akademik yang berarti sebuah kekuasaan yang personal, korutif serta koruptif dimana pengambilan keputusan juga kebijakan diambil oleh satu orang penguasa dengan tidak menghiraukan hukum dan peraturan tertulis meski peraturan itu ada dan diberlakukan. “Di Banten sendiri, carut marut dengan politik dari dinasti ratu Atut. Sejumlah 8 Kabupaten di wilayah Banten, sedangkan 4 diantaranya dikuasai Ratu Atut,” terangnya.