Kabar Politik – Curiga, PPATK Minta Nama Pengurus 12 Parpol

Pihak PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) tengah menyoroti tingginya nilai transaksi keuangan dari partai politik pada saat Pemilu. PPATK curiga banyak dari parpol bertransaksi tak secara tunai. “Kita melihat rekening parpol tak banyak, tapi justru aktivitas fungsionalnya yang masya Allah. Uang dari mana kok bisa sewa pesawat?,” ujar ketua PPATK M Yusuf saat Diskusi ‘Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang’ yang digelar di Kedai Kopi Deli, Jalan Sunda, Jakpus, hari Minggu (8/12/2013).

Menurutnya, guna  mencegah terjadinya politik uang, Pemilu memerlukan adanya terobosan. PPATK telah bicara dengan Menkeu serta Gubernur BI yang mana salah satunya memerlukan pembatasan transaksi. “Saya lihat kita memang perlu obat dalam (money politic) ini. Dan obatnya itu butuh regulasi pembatasan transaksi tunai, saya telah sampaikan kepada Menkeu, Gubernur BI,” katanya. Ia juga berharap KPU juga memiliki terobosan lain guna mengantisipasi politik uang yang dinilai sangat massif dan telah membudaya di tiap gelaran Pemilu. “Penyelenggara Pemilu seharusnya pro aktif dan kasih rekening (parpol)nya kepada PPATK,” ucapnya.

PPATK sebenarnya telah meminta pada KPU untuk menyerahkan nomor rekening dari seluruh caleg serta bendahara partai, tetapi KPU tidak punya kewenangan dalam meminta nomor-nomor rekening tersebut. PPATK pun kembali meminta meski cuma nama serta tempat tanggal lahir dari pengurus inti parpol saja. “Pengurus parpol kan sederhana, pengurus inti, ketua umum, sekjen sama bendahara. Nah, jumlah dari partai cuma 12, itu kan mudah,” ujar komisioner KPU Sigit Pamungkas masih dalam diskusi tersebut.

Pernyataan Sigit tersebut langsung disambut Ketua PPATK M Yusuf. “Kalau begitu saya meminta nama lengkap berikut tempat tanggal lahir (ketua umum, Sekjen, dan bendahra umum) terus kirim ke PPATK,” dikatakan Yusuf. Yusuf pun menjabarkan terkait permintaanya tersebut, PPATK akan menelusuri transaksi keuangan dari pengurus partai politik meski hanya bermodal nama serta tempat tanggal lahir.

“Karena waktu kita mintai rekening mereka seperti keberatan, makanya kita sederhanakan saja kita berharap agar KPU berinisiatif untuk menyerahkan daftar pengurus partai 12 (parpol) tadi,” pungkas Yusuf.