Kabar Internasional – Presiden Iran Dalam Tekanan Setelah Penunjukan Menteri Wanita

Presiden Iran berada di bawah tekanan untuk menunjuk perempuan sebagai menteri. Ketika dia memepertimbangkan kabinet sebelum upacar pengabdian pada hari Minggu (30/7).

Daftar menteri Hassan Rouhani selama masa jabatan pertamnaya di kantor telah mengecewakan basisnya, meskipun ulama moderat tersebut menunjuk sejumlah wanita sebagai wakil presiden, sebuah posisi yang relatif kurang senior dalam hirarki politik Iran.

Saat berebut mengintip sebelum pembukaan kabinet barunya, kakhawatiran telah berkembang bahwa Rouhani mungkin menyerah pada tekanan dari kelompok garis keras dan tidak termasuk perempuan sebagai menteri. Harapannya sangat tinggi karena dia menjalankan sebuah agenda reformis. Di bawah konstitusi Iran, Majalis harus menyetujui penunjukannya.

Teheran sedang mempersiapkan sebuah upacara peresmian besar setelah kemenangan telah Rouhani di bulan Mei. Pejabat telah menyatakan hari Minggu (30/7) sebagai hari libur bank saat delapan presiden dan delegasi diplomatik senior berkumpul di ibukota Iran untuk menandai dimualinya masa jabatan kedua. Sebagai pertanda hubungan yang melelahkan, Inggris untuk pertama kalinya mengirim menteri negara, Alistair Burt, yang betanggung jawab atas Timur Tengah dan Afrika Utara di Kantor Luar Negeri.

Meskipun ada kekurangan, satu orang yang ditunjuk Rouhani, wakil presiden untuk urusan perempuan dan keluarga, Shahindokht Molaverdi, telah mendapat dukungan dari beberapa peraih hak-hak perempuan yang paling dihormati di negara itu. Tangannya sebagian besar terikat dalam empat tahun terakhir saat dia mendapat tekanan besar dari orang-orang garis keras, yang mengancamnya dengan tuntutan.

Molaverdi mengatakan pada bulan April bahwa sebanyak tiga wanita akan ditunjuk sebagai menteri namun baru terdengar pesimis dan tidak jelas apakah dia akan mempertahankan pekerjaannya.

Mohammad Bagher Nobakht, juru bicara administrasi Rouhani mengatakan pada hari Selasa (1/8) bahwa jumlah wanita di kabinet tidak akan turun, kantor berita semi resmi, Isna malaporkan, namun dia mengirim sinyal beragam mengenai penunjukkan menteri, yang mengindikasikan bahwa mungkin tidak ada wanita yang menjadi menteri sama sekali.

“Jika tidak ada menteri perempuan di kabient, itu tidak bertarti kami tidak menggunakan potensi perempuan di dalam pemerintahan. Wanita masih akan memainkan peran penting. Ini adalah ketidakadilan bagi wanita untuk berpikir bahwa mereka seharusnya hanya terbiasa mengisi peran menteri,” ujar Nobakht.