Internasional Terbaru – Thailand Dikabarkan Tak Suka TNI Main Hancurkan Kapal
2 min read
Diberitakan bahwa sebuah media terkemuka di Thailand, the Bangkok Post pada editorial 2 hari lalu mengecam terkait kebijakan milik pemerintah Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa Presiden RI, Joko Widodo memerintahkan kepada TNI agar menghancurkan setiap kapal nelayan ilegal. Kebijakan tersebut dianggap akan mengacaukan stabilitas Asia Tenggara. Adanya kebijakan tersebut dinilai sebagai yang barbar, dan jauh dari nilai norma diplomatik antar negara sahabat.
Koran tersebut berharap agar pemerintah Thailand untuk memprotes pemerintah RI. Keberadaan 5.400 nelayan asing berani memasuk ke peraian Indonesia, yang mana termasuk asal Negeri Gajah Putih tersebut, lantaran ketidakbecusan TNI sendiri dalam menjaga perairan Tanah Air. “Sederhana, banyaknya nelayan asing yang masuk sebab ketidakmampuan negara Indonesia dalam menegakkan aturan mereka. Namun untuk responnya, mereka pun edngan kasar menghukum para nelayan kecil yang berhasil tertangkap,” dituliskan pada editorial Bangkok Post dikutip pada Kamis (8/1/2015).
Sedikitnya ada 2 kapal Thailand yang sudah dikaramkan oleh TNI AL di 28 Desember 2014 yang lalu. Bangkok Post pun lantas menyoroti nasib 3 kapal Vietnam yang ikut jadi abu. Di saat situasi yang jauh dari kata kondusif sehubungan dengan sengketa atas batas wilayah Laut China Selatan, pihak Bangkok Post lalu menyatakan bahwa sikap Indonesia tersebut kian memperparah kondisi. Dimana Presiden Jokowi pada awalnya diharapkan sanggup menjadi mediator Thailand serta Vietnam dalam melawan pihak China yang selalu aktif memasang batas pada wilayah Laut China selatan.
Negara lain Asia Tenggara sendiri bukannya segan, namun akan lebih memandang bahwa Indonesia adalah musuh. Aksi balasan mungkin akan dilakukan dengan cara memboikot hasil ekspor kelautan Tanah Air. “Bila Indonesia masih saja ingin menghancurkan kapal negara para mitra berharganya di ASEAN, akan besar peluang adanya aksi balasan,” ditulis oleh koran tersebut. Dihubungi secara terpisah, pihak Kementerian Luar Negeri pun mengakui bahwa tindakan menghancurkan kapal ilegal memang menjadi kontroversi pada sejumlah negara tetangga. Tetapi Indonesia pun berkilah bahwa itu adlah bentuk komitmen tinggi akan wilayah perairan Indonesia.
