Internasional – Israel Tolak Resolusi Dewan Keamanan PBB

Israel telah menanggapi secara serius resolusi dewan keamanan PBB yang mengutuk pemukiman Israel yang berada di wilayah Palestina. Di mana Israel telah menarik duta besar di dua negara yang memberikan suara setuju dan mengancam untuk menghentikan bantuan mereka.

Dewan Keamanan PBB sendiri telah mengadopsi resolusi yang menuntut Israel untuk menghentikan semua pembangunan untuk pemukiman dan perluasan wilayan yang diduduki setelah pemerintahan Barack Obama memutuskan menolak untuk memveto resolusi tersebut pada hari Jumat (23/12) kemarin.

Seorang pejabat di Gedung Putih mengatakan bahwa Obama telah mengambil keputusan untuk abstain dalam tidak adanya proses perdamaian yang berarti. Resolusi, yang disahkan oleh 14-0 suara disambut dengan tepuk tangan keras di ruang pertemuan yang penuh sesak saat Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Samantha Power, memilih untuk abstain.

Langkah tersebut dengan cepat dikutuk oleh kantor perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahum sebagai suatu hal yang memalukan. Seorang juru bicara dengan tegas mengatakan bahw Israel berharap untuk bekerja sama lebih dekat dengan presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump.

Dewan Keamanan PBB sendiri terakhir mengadopsi resolusi kritis atas pemukiman pada tahun 1979, dengan Amerika Serikat yang juga memilih untuk abstain. Amerika Serikat pernh memveto resolusi serupa pada tahun 2011, yang merupakan satu-satunya hak veto yang dilemparkan oleh pemerintahan Obama di dewan keamanan PBB.

Ditengah munculnya krikitan terhadap penanganan pemilihan suara oleh Netanyahu, di mana merupakan orang yang selalu bermanuver untuk selalu berada di samoing Obama dan pemerintahannya, Israel telah memerintahkan langkah-langkah terhadap sejumlah negara.

Langkah-langkah tersebut termasuk melakukan penarikan terhadap duta besar mereka di negara Selandia Baru dan Senegal yang telah memberikan suara mereka untuk resolusi tersebut, dan membatalkan kunjungan yang telah direncanakan oleh menteri luar negeri Senegal ke negara Israel dalam waktu tiga minggu dan membatalkan semua program bantuan untuk negara di benua Afrika tersebut.

Kedua negara tersebut juga mengikuti langkah yang diambil oleh Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina yang lebih dahulu mendukung resolusi tersebut yang menggambarkan pembangunan pemukiman di wilayah milik Palestina tersebut sebagai sebuah pelanggaran internasional yang mencolok yang melanggar hukum internasional.