Berita Politik – Pakar Australia: Kabinet Jokowi Lemah

Beberapa pakar Indonesia dari Australia memberikan penilaian bahwa Kabinet Kerja yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu mempunyai kelemahan, utamanya kurang mencerminkan adanya visi reformasi ekonomi serta demokrasi. Adalah Profesor Greg Fealy yang berasal dari Australian National University (ANU) berpusat di Canberra berpendapat bahwa, beberapa figur yang ada dalam kabinet baru Indonesia ini dikenal tak terlalu banyak mendukung adanya reformasi ekonomi serta visi demokrasi.

“Terlebih lagi, ada pula tokoh yang kelihatannya sudah dijadikan incaran pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun masih saja dimasukkan di dalam kabinet,” terangnya pada ABC. “Untuk cntoh nyatanya adalah nama Rini Soemarno, yang mana dikenal amat dekat terhadap mantan Presiden Megawati,” kata Prof Fealy. Menurut pendapat dia, hal tersebut menunjukkan bahwa Jokowi menerima tekanan dari pihak Megawati serta PDI-P.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Profesor Hal Hill, yang mana juga datang dari ANU Canberra. Ia juga menilai bahwa Kabinet Kerja ini dipenuhi CEO serta pengusaha, namun untuk jumlah teknokrat sendiri amatlah sedikit. Maka dari itu, terangnya, kabinet kali ini mempunyai kelemahan pada visi reformasi demokrasi yang sebagaimana telah dijanjikan sendiri dari Presiden Jokowi. Meski begitu, pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Profesor Greg Barton asal Monash University dari Melbourne.

Menurut pendapat dia, tokoh semisal Rahmat Gobel selaku Menteri Perdagangan serta Amran Sulaiman, Menteri Pertanian merepresentasikan adanya keahlian yang mana dibutuhkan dalam bidang mereka masing-masing. Profesor Barton pun menyampaikan harapan bahwa Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dapat lebih pragmatis untuk menghadapi isu perdagangan bebas. “Ayahnya sendiri dikenal menjadi sosok entrepreneur pribumi yang berasal dari generasi terdahulu,” terang Prof Barton.

“Atas latar belakangnya ini, kita dapat menduga bahwa dia akan amat pro bisnis serta menjadikan segala urusan bisnis menjadi lebih mudah lagi,” terangnya. Kemudian Prof Barton menyebutkan komitmen dari Presiden Jokowi agar tak melakukan deal politik apapun terhadap oposisi, yakni dengan cara tak menunjuk menteri yang diusung dari Partai Golkar.