Berita Politik – Pemerintah Tetap Jalan Meski DPR Terpecah

Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa pemerintah tak akan ikut campur guna menyelesaikan kisruh yang terjadi diantara dua koalisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Tjahjo mengatakan bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan sendiri oleh DPR. Dualisme DPR tak akan menghambat kinerja dari pemerintah. “Pemerintah akan jalan terus, gak masalah. Kita pun berharap agar cepat ada musyawarah demi mufakat. Gak ada hambatan, dan kami akan jalan terus,” tegas Tjahjo dari Jakarta, pada Sabtu (1/11/2014).

Ia juga berpendapat bahwa para wakil rakyat yang ada di parlemen adalah politikus-politikus hebat yang dapat menyelesaikan masalah politik seperti itu. Sosok politikus dari PDI Perjuangan tersebut meyakini bahwa permasalahan diantara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih dapat diselesaikan lewat jalan musyawarah. “Saya kira bahwa sesama mereka ini kan sudah satu atap pada lembaga DPR, juga ada fraksi serta pimpinannya masing-masing. Maka saya kira bisa dirembuk dengan lebih baik, dengan asas musyawarah,” kata Tjahjo.

Perpecahan pada parlemen kian runcing dengan adanya pimpinan DPR yang dibuat fraksi dari anggota Koalisi Indonesia Hebat. Selain itu, koalisi yang menjadi pendukung pemerintah ini mendesak agar Presiden Jokowi mengabaikan saja pimpinan sah dalam DPR yang hanya dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP), yaitu Setya Novanto, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, Fadli Zon dan Taufik Kurniawan. Begitu pula sebaliknya, KMP mendesak Jokowi agar memperingatkan koalisi pendukungnya supaya mereka bisa mematuhi aturan di internal parlemen.

Atas masalah ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun sempat mengingatkan akan perlunya musyawarah guna menyelesaikan kisruh pada DPR diantara fraksi kubu KIH dan kubu KMP. Menurut pendapat Kalla, tiap koalisi perlu saling berbagi supaya terjadi harmoni. “Ya, tentunya diperlukan musyawarah agar lebih baik, pengalaman, dan saling memberi diantara koalisi supaya terjadi harmoni dan dua-duanya pun saya yakin bisa baik,” tegas Kalla dari Kantor Wakil Presiden, Jakarta, hari Jumat (31/10/2014). Ia menilai bahwa, KIH sebenarnya tak perlu membuat jajaran DPR tandingan. Kalla mengatakan yang diperlukan untuk penyelesaian masalah tersebut adalah musyawarah, toleransi, serta saling memberi.