Berita Politik – Jelang Pilkada Serentak, Pidana Kian Meningkat

Tempo sebulan menjelang Pilkada Serentak 2015, sejumlah pelanggaran sehubungan dengan pesta demokrasi ini emakin banyak bermunculan pada berbagai penjuru Tanah Air. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, pada Kamis (12/11) yang lalu, mengatakan bahwa pelanggaran semakin bermunculan seiring kegiatan politik yang juga mulai mengeliat. “Kegiatan mulai meningkat sebab sudah mulai debat kandidat. Banyak dugaan pelanggaran, baik itu kode etik atau pelanggaran lain yang tengah berjalan, atau merasa dicurangi dari yang lain,” katanya dari Markas Besar Polri, Jakarta.

Tiap pelanggaran sehubungan dengan Pilkada ini akan diproses dahulu oleh pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna ditentukan apakah ini sudah memenuhi unsur pidana ataukah tidak. Apabila dianggap sudah tindak pidana, maka baru dibawa menuju Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu guna diproses oleh penyidik Polri serta Kejaksaan Agung. Hingga kini, lanjut Badrodin, pidana yang sudah masuk di Sentra Gakumdu mencapai 12 kasus. Sedangkan secara total, Polri sudah mencatat ada 689 pelanggaran terjadi sehubungan dengan Pilkada, dari tindak penganiayaan penyelengara, pasangan calon, kepada pendukung, aksi penghasutan, perusakan terhadap kantor, serta alat peraga dari tanggal 27 Agustus yang lalu.

Walau begitu, masih belum ada konflik berarti pada kawasan Pilkada. Polri juga sudah melakukan sejumlah persiapan khusus demi mengantisipasi kemungkinan buruk. “Kami juga sudah siap, seluruhnya juga sudah kami periksa, dari persiapan personel, perencanaan, pengamanan tiap tahapannya juga kami cek,” tegas Badrodin. Hingga saat ini, lanjut dia, belum ada peningkatan untuk kekuatan pengamanan.

Tak lupa pula untuk kawasan Poso, Sulawesi Tengah. Badrodin menegaskan bahwa wilayah yang saat ini diduga menjadi markas teroris pimpinan Santoso telah siap menggelar Pilkada. “Pengamanan juga sudah cukup, atas adanya operasi kemarin serta yang masih berjalan sampai nanti waktunya Pilkada. Tentunya ini akan menjadi tekanan bagi kelompok mereka maka tak daoat bergerak bebas,” lanjutnya.

Sebelumnya, pihak kepolisian juga sudah melakukan antisipasi terhadap beberapa masalah yang berpotensi memicu konflik dalam Pilkada. Satu diantaranya adalah tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Soal DPT ini juga sumber potensi untuk konflik dari masa ke masa,” sebut Badrodin dari Ancol, di Jakarta, hari Kamis (12/11) lalu.