Berita Politik – Diminta Nonaktif, Ini Kata Fadli Zon
2 min read
Sejumlah anggota dari Fraksi PDIP, PKB, NasDem, PPP, serta Hanura yang melaporkan Setya Novanto, Ketua DPR dan Fadli Zon, Wakil Ketua DPR pada Mahkamah Kehormatan Dewan minta agar kedua pimpinan DPR tersebut nonaktif. Menyikapi hal ini, Fadli mengatai bahwa para pelapornya tersebut tak paham prosedur. “Itu tak paham prosedur peran. Kita kan sama-sama mengetahui DPR itu institusi politik. Tak ada keharusan untuk nonaktif,” ujar Fadli dari Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, hari Senin (14/9/2015).
Sementara anggota DPR yang mengadu ke MKD di pkan lalu diantaranya Adian Napitupulu (PDIP), Charles Honoris (PDIP), Budiman Sudjatmiko (PDIP), Diah Pitaloka (PDIP), Maman Imanulhaq (PKB), Akbar Faizal (NasDem) lalu Amir Uskara (PPP). Sementara Inas Nasrulloh Zubir (Hanura) tak hadir. Xsehubungan dengan para pelapornya tersebut, Fadli pun menyindir dengan mempertanyakan apa alasan mereka amat tekun mempersoalkan pertemuannya bersama Trump, sementara suara rakyat dianggapnya tidak terdengar. “Mereka kok peduli sama masalah ini tapi malah jarang terdengar suaranya bagi rakyat. Selama ini tak pernah dengar, lah tahu-tahu ngurusin Trump,” ujarnya.
Terkait pelaporan balik pada MKD, Fadli pun mengaku harus melihat lagi laporannya. Saat ini MKD telah mulai mengusut perkara yang menjadi tanpa aduan tersebut. Baik dari Fadli ataupun Novanto mengaku telah membahas pertemuan bersama Trump tersebut pada fraksi serta ketum partai. Fadli mengatakan bahwa Prabowo Subianto, Ketum Gerindra tak menyoal pertemuan tersebut. “Saya sudah komunikasi bersama Pak Prabowo. Saya juga sudah sampaikan kronologi, kemarin berbicara secara langsung. Ketum tak ada masalah,” ujar Waketum Gerindra tersebut.
Sebelumnya, pihak PDIP cs melaporkan Novanto serta Fadli meminta agar mereka berdua nonaktif selama kasus tersebut diusut. Pelapor tersebut juga yakin kinerja pimpinan DPR tak akan terganggu. “Kita minta baiknya saat proses MKD berlangsung, pimpinan DPR agar tahu diri, nonaktif supaya tak mengganggu proses,” ujar anggota F-PDIP, Charles Honoris saat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Senin (7/9/2015) pekan yang lalu.
