Berita Politik Terbaru – DPR Minta Naik Tunjangan
2 min read
Dikabarkan bahwa Mensesneg Pratikno mengaku masih belum tahu-menahu terkait isu naiknya tunjangan anggota DPR. Ia berjanji akan memeriksa berita itu. “Saya masih belum tahu, coba nanti saya cek,” ujar Pratikno dari Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/9/2015). Jika isu kenaikan tunjangan DPR tersebut benar adanya, Pratikno pun mempertanyakan darimana dana untuk menaikkan itu. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 masih belum sah. “Kan APBN juga belum diketok? masih R-APBN?,” tanya Pratikno.
Hampir senada, anggota Badan Anggaran Dadang Rusdiana mengaku tidak tahu DPR mengajukan draf anggaran tambahan tunjangan untuk anggotanya pada Pemerintah. “Sumpah itu saya gak tahu. Yang ngurusi Badan Urusan Rumah Tangga, bukan dari Banggar,” ujar Dadang.
Sedangkan Dimyati Natakusumah, Wakil Ketua BURT membantah bahwa DPR mengajukan draf tambahan anggaran tunjangan pada Pemerintah senilai Rp 1,1 triliun. Anggaran 2016 diperuntukkan untuk semua sektor di DPR, malah turun dari anggaran 2015. “Anggaran DPR pada APBN 2016 malah turun. Anggaran DPR keseluruhan tak bertambah justru berkurang dari pagu yang ada tetapu kita masih berusaha supaya anggarannya tak berkurang,” terang Dimyati dari Gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari Senin 14 September 2015.
Fitra sebelumnya menyatakan bahwa DPR masih belum pantas untuk mendapat tunjangan kinerja senilai Rp 1,1 triliun, sebab selama ini tidak pernah melaksanakan fungsinya secara maksimal. Pernyataan tersebut sehubungan dengan pengajuan draf anggaran guna tunjangan kinerja bagi wakil rakyat Rp 1,1 triliun oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR pada Pemerintah. “Buktikan dulu lah sebenarnya kerjaan apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman DPR, baik itu fungsi legislasinya, budgetingnya serta pengawasannya. Baru kemudian boleh minta,” kata Yenny Sucipto, Sekjen Fitra dari Cikini, Jakarta Pusat, pada Minggu 13 September 2015 lalu.
Sementara Lucius Karus, peneliti dari Formappi mengatakan bahwa anggaran tunjangan itu harus dibatalkan. “Itu membuat prihatin. Seakan tanpa beban, minta fasilitas, dianggarkan, sementara mereka gagal memberi kepercayaan pada publik. Kerja mereka juga belum ada sumbangsih,” tegas Lucius dari Gedung DPR, di Senayan, Jakarta, hari Selasa (15/9/2015).
