Berita Politik – Tunjangan Pulsa Anggota DPR Ikut Naik

Beberapa jenis tunjangan yang segera diterimakan pada jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengalami kenaikan terhitung mulai bulan ini. Satu diantaranya ialah tunjangan komunikasi intensif. Besaran nilai kenaikan juga cukup bervariasi, tergantung pada posisi serta jabatan pada alat kelengkapan dewan.

Tunjangan komunikasi intensif contohnya, bagi ketua badan maupun komisi akan naik yang awalnya Rp 14.140.000 ke Rp 16.468.000. Untuk wakil ketua badan/komisi menerima Rp 16.009.000 yang sebelumnya adalah Rp 14.140.000. sedangkan bagi anggota tingkat biasa mengalami kenaikan dari Rp 14.140.000 ke Rp 15.554.000.  Selain halnya tunjangan komunikasi intensif tersebut, DPR juga akan memperoleh dana bantuan langganan listrik serta telepon senilai Rp 7.700.000 untuk tiap bulan.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah merasa nilai kenaikan ini masih terasa kurang. Terlebih lagi, nilai tunjangan dibuat pemerintah selaku eksekutif, bukan oleh pihak DPR sendiri. “Kalau menurut saya (kenaikan) amat kurang ini. Sebab gak ada kebebasan, jika ada kebebasan pastinya akan ada pengawasan yang lebih intensif ketimbang pemerintah,” ujar Fahri pada wartawan dari kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2015).

Ia malah merasa heran atas maraknya pemberitaan yang kessannya mengkritik habis-habisan kenaikan tunjangan untuk para wakil rakyat tersebut. Menurut pengamatan dia, ada banyak pejabat lainnya yang memperoleh tunjangan yang lebih besar ketimbang para anggota DPR tetapi tak pernah dipersoalkan oleh masyarakat. “Saya mau terus terang saja, saya juga agak curiga, kenapa kok kami ini diserang dengan yang kecil-kecil gini? biar kita lupa kalau di luaran sana masih ada uang besar yang bikin kita bungkam,” ujar Fahri.

Sebelumnya Menkeu Bambang Brodjonegoro mengakui bahwa pemerintah sudah setuju untuk menaikkan tunjangan anggota DPR. Ia beralasan bahwa nilai tunjangan itu tak sebesar yang sebelumnya diusulkan oleh pihak DPR sendiri melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). “Itu juga sudah diajukan suratnya. Juga sudah kita potong cukup banyak juga. Yang diberikan akhirnya berkurang jauh (dari yang) diajukan,” ujar Bambang dari Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/9/2015). Kenaikan ini masih saja disetujui walau perekonomian negara tengah lesu.