Politik Terbaru – Seluruh Pimpinan KPK Tersangka, Ini Pilihan Pemerintah

Seperti yang diketahui bahwa Markas Besar Kepolisian RI sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terhadap 4 pimpinan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat tersebut dikeluarkan usai pihak penyelidik pada kepolisian menemukan adanya dugaan tindak pidana dilakukan oleh para petinggi KPK tersebut. Satu dari Wakil Ketua KPK yaitu Bambang Widjojanto sudah sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka. Jika ketiga pimpinan yang lain yaitu; Ketua KPK, Abraham Samad dan 2 orang Wakil Ketua KPK yakni Adnan Pandu Pradja serta Zulkarnaen ditetapkan pula menjadi tersangka, alhasil mereka pun harus mundur. Dan pada akhirnya kursi pimpinan KPK pun menjadi kosong.

Menyikapi atas hal ini ternyata pemerintah telah menyiapkan 2 opsi. Hal tersebut dikemukakan melalui Yasonna H Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Opsi yang pertama yaitu mempercepat pemilihan komisioner dimana seharusnya baru diadakan pada akhir tahun 2015. Sedangkan untuk alternatif yang kedua ialah membentuk komisioner lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Sementara itu, yang menjadi alasan untuk menerbitkan Perppu, menurut Yasonna adalah sudah tercukupi, yakni untuk saat ini sedang dalam kondisi mendesak. “Terdapat pikiran untuk mempercepat pemilihan akan tetapi dapat lebih baik untuk dibuat komisioner untuk sementara lewat Perppu sebab bersifat mendesak serta alasannya juga sudah cukup, hingga nanti akan ‎kami buatkan pansel yang berikutnya,” terang Yasonna pada para wartawan dari Istana Wakil Presiden, di Jakarta, pada hari Kamis (5/2/2015).

Selain itu, Yasonna juga mengaku telah mengantongi nama sejumlah figur yang dianggap cocok untuk menjadi pejabat komisioner untuk sementara KPK. “Sebaiknya adalah mantan KPK, kemudian ada nama Tumpak Hatorangan, Taufiqurrahman Ruki yang mana tingkatan kredibilitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Itu hanya saran,” terang politisi PDI Perjuangan tersebut. Menurut pengakuan Yasonna, kedua opsi tersebut kemudian akan dipilih sendiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) namun pada saat yang dinilai sudah tepat. Hingga kini konflik antara KPK dan Polri masih saja menyita perhatian banyak publik, namun opsi ini dapat dijadikan pertimbangan seandainya para petinggi KPK mengundurkan diri demi menghormati penyidikan yang dilakukan Mabes Polri.