Nasional Terhangat – Demokrat: Tersangka Dijadikan Kapolri, Sejarah Indonesia Tercoreng

Diberitakan bahwa Komjen Budi Gunawan segera meninggalkan ruangan sidang usai Rapat Paripurna DPR enyepakati menunjuk dirinya menjadi kapolri untuk menggantikan posisi Jenderal Sutarman. Sesuai rencana, Budi Gunawan segera dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada sore ini, hari Kamis (15/1/2015). Usai melewati lobi panjang diantara pimpinan semua fraksi bersama pimpinan DPR, disepakati bahwa Komjen Budi diangkat menjadi kapolri. Sementara hanyalah Demokrat yang meminta untuk ditunda.

Usai disepakati, Komjen Budi sempat diminta maju ke meja pimpinan. Dengan diiringi oleh teriakan “merdeka”, Komjen Budi sempat berfoto bersama pimpinan DPR. Kemudian sidang pun diskors selama 1 menit guna memberi kesempatan pada Komjen untuk Budi keluar ruang paripurna. Mendapati Budi keluar dari ruang sidang, awak media segera menunggu pada lokasi pintu keluar. Akan tetapi, Komjen Budi malah pergi lewat pitu belakang.

Paripurna DPR telah menetapkan menyetujui Komjen Budi Gunawan menjadi kapolri untuk menggantikan jabatan Jenderal Sutarman. Usai lobi dari seluruh fraksi selesai, pada akhirnya disetujui bahwa sosok kepala dari Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) tersebut untuk menjadi kapolri. “Menimbang akan hasil dari fit and proper test dari Komisi III, paripurna pun menyetujui guna mengangkat Komjen Budi Gunawan menjadi kapolri,” ujar pimpinan sidang, Taufik Kurniawan, pada keputusan paripurna tersebut. Namun seperti yang diketahui putusan dari Komisi Hukum DPR tersebut lantas mendapatkan reaksi keras Fraksi Partai Demokrat.

Keputusan tersebut dituding mencoreng wibawa negara sebab sudah memilih seorang petinggi negara dengan statusnya sebagai tersangka. “Pengangkatan terhadap Budi Gunawan ini mencoreng sejarah Republik Indonesia, karena ini adalah pertama kalinya seorang Presiden mengangkat tersangka agar menjadi seorang Kapolri,” kata Benny Kabur Harman, anggota dari Fraksi Partai Demokrat pada ruang sidang paripurna di DPR, pada Kamis, 15 Januari 2015. Pihak Demokrat, ujar Benny, juga menghargai hak prerogatif milik Presiden RI, Joko Widodo terkait penunjukan Kapolri. Namun hal ini dengan adanya berbagai macam pertimbangan yang ada pula, Demokrat pun berharap supaya pengesahannya bisa ditunda.