Kabar Nasional – Jokowi Berharap Produk Ilegal Bisa Teratasi
2 min read
Presiden Joko Widodo, Jokowi berharap Bea Cukai dapat mengatasi terdapatnya sejumlah produk tanpa izin atau ilegal yang dapat masuk ke Indonesia. Pernyataan tersebut dikatakan langsung oleh Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Heru Pambudi selaku Dirjen Bea Cukai, Jumat, 4 Juli 2015 di Istana Negara.
Heru Pambudi berkata jika Presiden Joko Widodo tidak ingin adanya barang maupun produk impor tanpa izin (ilegal) dapat mengganggu kestabilan industri yang ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, Bea Cukai akan melaksanakan pengasan pada daerah pantai timur, dimana di tempat tersebut biasa beras ilegal dalam leluasa masuk ke Indonesia.
“Perlindungan untuk para petani, Pak Presiden meminta agar dapat mengatasi penyelundupan beras. Bea Cukai dapat mengatasi barang impor tanpa izin atau ilegal yang akan dapat mengganggu kesejahteraan para petani.”ungkap Heru di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 4 Juli 2015.
Untuk memaksimalkan pengawasan tersebut, Bea Cukai akan mengutamakan patroli di daerah laut. Sehingga, kapal yang datang dengan membawa produk atau barang impor akan dapat dengan mudah diamankan. “Kemudian Bea Cukai juga dapat lebih mengintensifkan kegiatan patroli pengawasan pengeluaran di Pulau Batam.”terangnya.
Heru Pambudi mengatakan jika selama 6 bulan di tahun 2015 ini, pihaknya sudah melaksanakan 91 penindakan pada komoditas pangan. Angka yang berhasil didapatkan adalah Rp. 9,8 M.
“Data terakhir terdapat 57 kali tindakan pada komoditas beras. Hal ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk dapat melindungi para petani dari produksi dan industri ilegal.”
Sementara untuk mengurangi jumlah barang ilegal yang masuk dari pelabuhan laut maupun udara juga akan dilakukan pengawasan lebih optimal. Caranya adalah dengan cara memverifikasi harga barang dengan lebih intensif. Terutama untuk komoditas yang memiliki resiko cukup tinggi.
“Bea Cukai akan melakukan konsultasi bersama dengan Dirjen Pajak terkait verifikasi untuk kegiatan impor barang. Hal ini jelas akan membuat akurasi pajak dan tarik akan jauh lebih baik dari pada sebelumnya.”
