Kabar Internasional – Perebutan Kontrol Minyak Akan Memperdalam Konflik Di Libya

Perebutan kontrol minyak di Libya terancam akan memperdalam perpecahan negara tersebut. Hal tersebut juga akan mengancam melemahkan otoritas negara yang saat ini rentan dari pemerintahan Libya yang didukung oleh PBB National Accord, yang merupakan GNA.

Pertempuran telah memakasa pemimpin netral secara politik dari Libya National Oil Corporation (NOC) untuk memperingatkan GNA telah melampaui kewenangannya baik dengan menutup kementerian minyak dan mencoba untuk mengambil alih beberapa peran NOC.

Serangan dari bos minyak Libya, Mustafa Sanalla mungkin akan melemahkan dukungan internasional untuk GNA yang berbasis di Tripoli yang dipimpin oleh Fayed Al Serraj. Di sebuah negara yang terpecah belah, Sanalla adalah salah satu tokoh masyarakat yang diperlakukan dengan hormat oleh semua pihak.

Duta besar dari lima negara dengan kursi parlemen di dewan keamanan PBB mengeluarkan pernyataan yang langka secara bersama pada hari Sabtu (25/3) dimana berpihak kepada Sanalla dan memperingatkan semua pihak untuk menunjukkan retraint, dengan menekankan bahwa infrastruktur minyak bumi, produksi dan ekspor pendapatan miliki semua rakyat Libya dan harus tetap berada di bawah kepengurusan NOC.

Para duta menganggap retensi badan nasional berfongsi apolitis bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan minyak di Libya sebagai sesuatu yang penting untuk mencegah pecahnya negara tersebut.

Pernyataan tersebut dianggap tidak biasa karena tidak menegaskan bahwa GNA adalah pemerintahan satu-satunya yang sah di Libya. GNA telah mendapatkan dukngan dari kekuatan Barat selama lebih dari satu tahun, tapi pada dasarnya kekuatan tersebut tidak diperpanjang secara luas, bahkan di dalam kota Tripoli sendiri.

Dalam sebuah pernyataan, Sanalla mengatakan bahwa dia telah meminta GNA untuk menarik resolusi baru-baru ini. Ini telah melampau kewenangannya. Hanya legislatif yang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan tersebut.

Sanalla bersikeras bahwa NOC telah lama mendukung pembentukan pemerintahan asli sesuai nasional dapat berbicara untuk semua warga Libya. Tapi dia melanjutkan: “Sampai kami memiliki penyelesaian, tugas kami adalah untuk mengelola sumber daya minyak negara yang dipercayakan untuk kepentingan bangsa.”

Sanalla sendiri telah bertindak sebagai menteri minya secara de facto, sebauh langkah yang beresiko membuka pintu lebih lanjut untuk tindakan korupsi dan pendapatan yang tersedot untuk penggunaan secara pribadi maupun kepentingan politik.