Kabar Internasional – Penangkapan Wartawan Reuters Tunjukkan Erosi Kebebasan Pers di Myanmar

Penangkapan dua wartawan Reuters di Yangon minggu ini merupakan sinyal bahwa kebebasan pers menyusut di Myanmar. Dan masyarakat internasional harus melakukan semua yang bisa dilakukan agar mereka dibebaskan, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Kamis (14/12).

Guterres mengatakan bahwa perhatian utamanya terhadap Myanmar adalah “pelanggaran hak asasi manusia yang dramatis” selama tindakan keras militer di negara bagian Rakhine yang memaksa lebih dari 600.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari negara tersebut ke selatan Bangladesh, dan penangkapan jurnalis kemungkinan terkait.

“Ini jelas merupakan keprihatinan sehubungan dengan erosi kebebasan pers di negara ini,” katanya dalam sebuah konferensi pers di Tokyo, mengacu pada penahanan Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, yang telah mengerjakan cerita tentang perselisihan di Rakhine.

“Dan mungkin alasan mengapa wartawan ini ditangkap adalah karena mereka melaporkan apa yang telah mereka lihat sehubungan dengan tragedi kemanusiaan yang masif ini,” tambahnya.

Kementerian Informasi Myanmar mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (13/12) bahwa wartawan Reuters dan dua polisi menghadapi tuntutan di bawah Undang-Undang Rahasia Resmi era kolonial Inggris. Undang-undang tahun 1923 membawa hukuman penjara maksimum 14 tahun.

Para wartawan “memperoleh informasi secara tidak sah dengan maksud untuk membaginya dengan media asing,” kata pernyataan tersebut, yang disertai dengan foto kedua reporter tersebut dalam borgol. Dalam sebuah pernyataan, Presiden Reuters dan Pemimpin Redaksi Stephen J. Adler mengatakan pada hari Rabu: “Kami sangat marah atas serangan terang-terangan ini terhadap kebebasan pers. Kami meminta pihak berwenang segera membebaskan mereka.”

Pengungsi Rohingya di Bangladesh mengatakan eksodus mereka dari negara yang sebagian besar beragama Budha dipicu oleh serangan balik militer sebagai tanggapan atas serangan militan Rohingya terhadap pasukan keamanan di negara bagian Rakhine pada akhir Agustus. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencap kampanye militer tersebut “sebuah contoh buku teks tentang pembersihan etnis” dari minoritas Rohingya.

Dia mengatakan bahwa masyarakat internasional harus melakukan segala kemungkinan untuk menjamin pembebasan dan kebebasan pers wartawan di Myanmar. Dia meminta bantuan untuk disampaikan, kekerasan yang terkandung dan rekonsiliasi dipromosikan di negara bagian Rakhine, dan hak hak Rohingya untuk sepenuhnya dihormati dan dilaksanakan.