Kabar Ekonomi – Pemerintah Siapkan Rp 550 Miliar guna Peremajaan Sawit
2 min read
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit telah mengaku sudah menganggarkan dana hingga Rp 550 miliar untuk melakukan peremajaan perkebunan kelapa sawit. Untuk peremajaan kelapa sawit tersebut, direncanakan akan terealisasi pada 22.000 hektar lahan.
Dono Boestami selaku Direktur Utama BPDP telah mengungkapkan apabila peremajaan perkebunan kelapa sawit itu merupakan salah satu program dari Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, menurunya perlu adanya langkah verifikasi lahan yang nantinya akan diremajakan. Hal itu akan menjadi wewenang dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan.
“Kami telah mendapatkan 52 proposal, dimana empat proposal telah diidentifikasi serta diverifikasi, bisa ditanyakan pada Kementerian Pertanian,” ungkap Dono pada workshop media di Pangkalpinang pada Rabu 26/4/2017.
Pada saat ini, Dono mengungkapkan apabila Kementerian Pertanian telah menerbitkan pedoman umum untuk melaksanakan program tersebut. Tetapi, pihaknya masih terus menunggu diterbitkannya PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang telah mengatur petunjuk teknis akan penyaluran dana untuk melaksanakan program itu.
“Pada tahun ini, telah kami anggarkan dana sekitar Rp 500 miliar, bisa juga ditingkatkan. Pada saat ini PMK sudah hampir terbit serta akan sesegera mungkin disosialisasikan. Kami pun akan mengejar waktu yang tepat untuk musim kelapa sawit,” bebernya.
Rusman Heriyawan selaku Ketua Dewan Pengawas BPDP KS begitu optimis apabila program peremajaan kelapa sawit ini akan berjalan pada kuartal kedua di tahun ini. Menurutnya, pada saat ini, kebutuhan dana untuk melakukan program peremajaan kelapa sawit telah mencapai Rp 60 juta per hektar. Adapun anggaran yang telah disediakan oleh BPDP KS guna replating ini, senilai Rp 25 per hektar.
“Nantinya, danya tersebut bukan hanya didapatkan dari kami, namun juga akan melibatkan perbankan,” jelasnya.
Rusman pun mengaku apabila untuk melakukan program peremajaan kelapa sawit pada tahun ini, berpeluang mengalami kenaikan hingga Rp 700 miliar. Tetapi, peningkatan anggaran itu pada saat ini masih membutuhkan persetujuan Kementerian Keuangan.
“Kami pun mengharapkan apabila pada tahun ini, dana serapannya cukup bagus, sehingga pada tahun depan akan mampu ditingkatkan kembali sampai Rp 1 triliun,” pungkasnya.
