Jakarta Hari Ini – Rusuh Kampung Pulo, Sekda DKI Curiga Ada Provokator

Saefullah selaku Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa pihaknya tetap akan menggusur pemukiman di Kampung Pulo, pasalnya sosialisasi pembongkaran sudah dilaksanakan semenjak tahun yang lalu. Kerusuhan pagi tadi tak akan mengganggu niatan Pemprov dalam menormalisasikan daerah bantaran Kali Ciliwung.

“Ini walau rusuh, kami tetap terus lakukan penggerebekan. Kalau gak, mau kapan lagi? Ini akut. Sosialisasi juga sudah lama serta dilakukan dengan maraton oleh Pemkot Jakarta Timur. Sudah 1 tahun lebih,” kata Saefullah setelah menghadiri Coffee Break dengan Kapolda di Mapolda Metro Jaya, hari Kamis (20/8/2015). Ia menduga bahwa kericuhan yang terjadi tersebut karena adanya provokasi oleh orang yang bersikeras tak mau meninggalkan Kampung Pulo, kalau tidak menerima uang kompensasi. “Ini ada segelintir orang yang memprovokasi. ‪Mereka akan lebih manusiawi sebenarnya jika mau tinggal di rusun,” ujar dia.

Saefullah juga menegaskan bahwa Pemprov DKI tak akan membayarkan uang ganti rugi pada warga Kampung Pulo, sebab tanah yang mereka tinggali itu merupakan tanah milik negara. “Mereka memang menuntut agar tanahnya diganti rugi. Telah kami kaji dimana hasilnya, kami tak dapat membayar tanah, sebab itu adalah tanah negara,” kata dia. Tuntutan dari warga tersebut, lanjut Saefullah, dinilai tak ada landasan hukum. Tetapi Pemprov DKI pun tetap berniat baik demi bertanggungjawab atas 972 keluarga yang telah bertahun-tahun lamanya menghuni kawasan tersebut.

Saefullah menerangkan bahwa pihaknya telah menyiapkan rumah susun berkapasitas 1.100 unit kamar petak pada Jl Otto Iskandar Dinata (Otista), di Kampung Melayu, kawasan Jakarta Timur. “Untuk kompensasinya, sudah ada rusun yang mana jumlah unitnya cukup. Terdapat 1.100 unit, dan lokasinya ada di Otista. Saya harap warga bisa menerima hal ini,” kata Saefullah.

Pemprov DKI mengeksekusi kawasan pemukiman di Kampung Pulo, Jatinegara, Jaktim pada hari ini. Penggusuran ditentang warga dan berujung pada bentrokan serta perusakan alat berat. Hingga belasan warga pun terpaksa diamankan petugas karena diduga berlaku anarkis ketika proses eksekusi. Eksekusi ini menjadi bagian dalam program milik Pemprov DKI untuk normalisasi Kali Ciliwung demi mengatasi masalah banjir yang sering mengancam warga Ibukota.