Indonesia Hari Ini – Ditantang OPM, Polri Siap Meladeni
2 min read
Diberitakan bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia menyatakan sudah bersiap dalam menghadapi tantangan yang dilontarkan oleh Puron Wenda serta Enden Wanimbo, petinggi unit separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal tersebut diungkapkan oleh Komisaris Jendral Polisi Budi Waseso, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, yang mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tak gentar atas pernyataan dari organisasi separatis yang bercokol di wilayah Papua itu.
“Gak apa-apa, kita juga siap hadapi,” kata Budi Waseso, dari Komplek Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, kawasan Jakarta Selatan, pada Sabtu 30 Mei 2015. Jendral Polri berbintang 3 itu pun juga menyebut bahwa tidak ada terbersit rasa khawatir kepada tantangan terbuka itu, terlebih lagi, jumlah personel kepolisian terhitung jauh lebih banyak, maka dari itu sangat siap dalam memberikan perlawanan apabila memang benar diputuskan. “Gak ada khawatir,” katanya.
Sebelumnya diektahui bahwa 2 pimpinan OPM yang berpusat di wilayah Lany Jaya, Papua, Puron Wenda serta Enden Wanimbo memberikan sebuah pernyataan yang sangat serius. Pihak mereka menantang perang terbuka lawan TNI serta Polri. “Mulai saat ini kami nyatakan perang revolusi total sejak Sorong sampai Marauke, yaitu perang terbuka melawan semua orang Indonesia yang berada di tanah Papua,” tegas Enden Wanimbo. Ia mengatakan lagi bahwa tantangan perang terbuka itu adalah satu dari bentuk perjuangan OPM yang bersikeras menginginkan tanah Papua merdeka. Selain itu, mereka membantah bahwa Papua saat ini aman. “Itu gak benar,” kata Enden.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga meminta agar Pemerintah lekas menyikapi pernyataan dari pemimpin OPM tersebut. “Pemerintah harus segera bersikap. Tantangan ini gak bisa didiamkan,” ujar Tantowi Yahya, Wakil Ketua Komisi I DPR pada wartawan dari kompleks Parlemen, Jakarta hari Kamis, 28 Mei 2015 lalu. Komisi I DPR, sebagai komisi yang membidangi bagian pertahanan serta intelijen, mengaku segera lakukan komunikasi terhadap Pemerintah demi membahas langkah yang harus ditempuh Presiden Joko Widodo demi menjawab tantangan tersebut. Pasalnya, Pemerintah kini tengah berencana mengutamakan pembangunan di tanah Papua. Gangguan keamanan akan menghambat pembangunan.
