Berita Politik Terhangat – Pengamat: Jokowi Akan Kesulitan Cari Menteri Pengganti

Presiden Joko Widodo dirasa perlu mengganti beberapa menteri, utamanya pada bidang ekonomi karena pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia masih terus mengalami penurunan. Tetapi masalahnya adalah, Presiden diduga ada kesulitan dalam mencari pengganti menteri ini. Senada dengan yang diungkapkan oleh pengamat politik asal Populi Center, Nico Harjanto. “Intinya adalah, Presiden masih menghadapi kendala untuk mencari orang tepat dalam menduduki posisi tertentu,” papar Nico saat berbicara untuk diskusi politik ‘Perombakan Kabinet Sudah Net’ dari Menteng, Jakarta Pusat, hari Sabtu (8/8/2015).

Ia melanjutkan bahwa dalam pertemuan bersama sejumlah ekonom, Presiden sempat menanyakan kandidat yang paling pantas serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, pertanyaan berat itu akhirnya berakhir tanpa jawaban. “Presiden bertanya sama ekonom, siapa pantas menjadi Menko Perekonomian ataupun Menteri Keuangan? Jika memang ada nama yang bagus, bisa langsung dilantik saja. Ini artinya Presiden pun ada keinginan yang kuat demi perbaikan, namun persediaan yang ada semakin langka,” kata dia.

Selain dari sektor ekonomi ini, Jokowi juga diangap harus mengganti menteri yang tak patuh, hanya mementingkan pencitraan diri sendiri, dan yang kerap bikin ‎pernyataan kontroversial. Hal ini diperlukan supaya pemerintahan dapat berjalan di jalur yang tepat. ‎”Tentunya Presiden dapat cermati reaksi media serta publik. Saar ia membuat keputusan penting, ia pun mencoba tes pada publik, analisa pada media sosial, itu merupakan bagian dalam pertimbangan lain ketimbang tokoh yang sampaikan secara langsung maupun tak langsung,” kata dia.

Akan tetapi,  masih menurutnya, persoalan ini tidak  lekas terhenti ketika Presiden telah menunjuk menteri yang baru. Ada lagi oersoalan yang dihadapi kelak, yaitu masalah politik. Menteri ini, tegas dia, juga harus berjuang supaya jadi jembatan politik untuk Jokowi. Tugas ini sendiri juga tergolong berat lantaran Jokowi juga bukan ketua umum partai.

“Saat ini siapa yang ditugaskan menjadi jembatan jika tak didukung oleh partai pendukung dalam pemerintahan, bobotnya pun jadi kurang kuat, lain halnya dengan menteri tunjukkan SBY,” pungkas Nico.