Berita Politik – Ahok Izinkan DPR Bangun Gedung, Asal…
2 min read
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) punya hajat membangun gedung baru demi memfasilitasi para anggota dewan yang mana gedung saat ini dinilai sudah tidak representatif. Langkah pembangunan gedung tersebut memakai dana APBN 2016. Winantuningtyastiti selaku Sekretaris Jenderal DPR mengklarifikasi bahwa Kesekretariatan DPR memang mengusulkan pembangunan gedung baru tersebut. “Saya pribadi mendesak adanya penambahan ruang kerja bagi anggota dewan. Gedung saat ini sudah tidak cukup untuk menampung anggota dewan. Menurut saya pribadi, penambahan ruang kerja perlu,” ujar sosok yang sering disapa Win tersebut dari Gedung DPR, pada Senin (2/11).
Tetapi sebelum itu, DPR RI harus terlebih dulu meminta izin untuk mendirikan bangunan pada pihak Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa tak ada alasan guna menolak mengizinkan pendirian bangunan DPR RI. Ia berpendapat, selama pembangunan tersebut sesuai fungsinya, izin pun tetap akan diberikan.
“Kalau mereka memang mengajukan pada kami, selama itu tetap sesuai dengan peruntukkannya, maka kami pun harus memberi izin,” ujarnya ketika ditemui dari Balai Kota DKI Jakarta, hari Senin (2/11). Ahok juga mengatakan bahwa proses yang perlu ditempuh demi mendapat izin tersebut tidak sulit. Terlebih lagi, izin yang diminta pun juga bukan izin yang sifatnya macam-macam. “Mungkin biasanya cuma IMB (Izin Mendirikan Bangunan) saja,” kata Ahok.
Diberitakan sebelumnya, Achmad Dimyati Natakusumah selaku Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menyatakan bahwa gedung baru tersebut kelak akan didirikan masih di dalam Kompleks Parlemen sendiri. Walau begitu, dia masih belum tahu persis lokasi pembangunan gedung. Pihak DPR sendiri, menurut Dimyati, kelak akan berkonsultasi bersama Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang kewenangan otonomi daerah dalam mengkaji perizinan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pembangunan gedung baru tersebut.
Koordinasi bersama Pemprov DKI ini sekaligus membahas tentang pembangunan lokasi alun-alun demokrasi yang jadi bagian dalam 7 Megaproyek DPR. Dimyati menegaskan bahwa Gubernur DKI telah merencanakan 3 titik lokasi guna pembuatan alun-alun demokrasi tersebut.
