Berita Nasional – Tak Lagi Antre Menahun Demi Ibadah Haji
2 min read
Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama menjamin akan pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini akan bebas dari adanya praktik penyalahgunaan kuota serta fasilitas dalam proses ibadah haji. “Pada tahun ini tegasnya hanya ada jemaah haji seta petugas saja yang bisa memakai kuota haji,” kata Lukman dari Gedung DPR RI, hari Rabu (3/9/2014). Tak seperti pada tahun-tahun yang sebelumnya, Lukman pun menjamin tak akan ada orang yang dapat memakai kuota haji tanpa antre bertahun-tahun seperti jemaah haji yang lain.
“Untuk tahun ini, saya menjamin tak ada satu pun mempraktikkan hal semacam itu,” tegas Lukman. Tidak sekedar masalah kuota saja, Lukman juga meyakini bahwa masalah yang kerap terjadi sehubungan dengan fasilitas jemaah haji semenjak berangkat sampai kembali lagi ke Tanah Air yang juga tak akan pernah terjadi kembali. Ia juga mencontohkan terkait fasilitas kamar yang kerap dikeluhkan oleh para jemaah. Sebelum para jemaah haji sampai di Tanah Suci, ujar Lukman, pihak Kementerian Agama sudah kirimkan timnya demi memeriksa tiap kamar yang segera ditinggali oleh jemaah haji.
Petugas pengawas internal asal Inspektorat Jenderal Kemenag, kata Lukman, juga senantiasa mendampingi tim dari Kemenag selama ada di Mekkah serta Madinah. “Dan mudah-mudahan tak ada lagi tindak pemadatan, semisal kamar yang harusnya 6 orang kemudian diisi 8 bahkan 10 orang. Hal semacam itu tak akan terjadi lagi untuk tahun ini,” kata dia. Ke depannya, tambah Lukman, pembenahan terhadap pelaksanaan haji ini juga dilakukan lewat RUU Pengelolaan Keuangan Haji. Pihak Kemenag bersama dengan DPR telah sepakat untuk membentuk sebuah badan sendiri, yakni Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) untuk mengelola dengan profesional dana dari para calon jemaah.
Sebelumnya diberitakan bahwa dana CJH tersebut dikelola bersama pada 1 Ditjen Haji yang mengurus pelaksaan haji pula. Lukman pun meyakini presiden pemerintahan yang baru pasti menerima serta dapat mengoptimalkan BPKH tersebut sesuai keinginan rakyat. “Siapa presidennya pasti akan setuju, dugaan kami, sebab adanya BPKH inilah akan benar mewujudkan apa yang jadi aspirasi masyarakat, yakni keadilan serta transparansi yang dapat dirasakan calon jemaah haji,” terang dia.
