Berita Nasional – KPK Tagih Janji Pada Jokowi Soal Pembebasan Koruptor
2 min read
Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menagih janji dari Presiden RI terpilih Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla sehubungan dengan pemberantasan korupsi. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Jokowi serta JK menandatangani pakta integritas pada KPK ketika pengumuman kekayaan. Hal ini kembali mengemuka sebab diobralnya Pembebasan Bersyarat ataupun remisi pada para koruptor oleh pihak Pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM.
“Presiden yang baru lantaran kampanyenya sering katakan berantas korupsi dengan keras, maka kami segera tagih apa presiden dapat melaksanakan apa yang telah dijanjikan pada kampanyenya tersebut,” ujar Johan Budi, Juru Bicara KPK hari Minggu (21/9/2014). Johan juga menambahkan bahwa pemberian PB tak sejalan terhadap langkah pemberantasan korupsi. Sebab tak memberi efek dimana orang menjadi takut lakukan korupsi. “Maka orang pun tak lagi takut untuk korupsi sebab toh akhirnya juga dapat remisi, lalu dapat PB,” terangnya.
Pada aturan dalam pemberian PB, Johan mengatakan bahwa tertulis satu syarat yang wajib dipenuhi yakni mendapatkan rekomendasi penegak hukum yang terkait, satu diantaranya adalah KPK. “Itu pun kami sudah berikan rekomendasi tapi tak diindahkan, yang artinya tetap saja dikasih PB sesuai permintaan dari 5 narapidana yang sebelumnya,” ujarnya. Johan pun tidak memungkiri persepsi miring terkait Pembebasan Bersyarat dan remisi tersebut pada koruptor. Dalam hal ini yaitu timbulnya anggapan meremehkan upaya pemberantasan korupsi, yang termasuk dalam memberi efek jera.
“Percuma keberadaan KPK dalam PB toh juga tak digubris, biar KPK mau ngapain saat seorang terdakwa divonis juga punya kekuatan hukum yang tetap, napi sepenuhnya sudah kewenangan dari Menkumham, memang ada persepsi semacam itu. Yang penting dari tuntutan dan vonis sudah. Orang tak lagi takut korupsi sebab toh ada remisi, dan ujungnya PB,” ujar Johan. Johan pun tak merasa segan dalam menyindir langkah terkait pemberian pembebasan bersyarat dan remisi dari pemerintah. Betapa tidak, pemberantasan korupsi sedang giat-giatnya didegungkan serta dilaksanakan. “Apresiasi buat SBY dengan gerakan pemberantasan korupsinya yang bergelora, namun yang masih kurang yaitu bawahannya,” disindir Johan.
