Berita Nasional – Izin Untuk Eksploitasi SDA Perlu Perhatian Lebih
2 min read
Diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo sempat meminta supaya persoalan terkait perizinan untuk kalangan investor bisa ditata dengan benar maka proses terkait pemberian izin dapat dilakukan dengan secepat mungkin. Akan tetapi, Jokowi pun mengingatkan pada kalangan kepala daerah agar lebih berhati-hati saat memberi izin sehubungan dengan eksploitasi sumber daya alam (SDA). “Investor pun juga memilih-milih. Kalau bersifat infrastruktur, maka silakan masuk; entah pelabuhan, tol, power plant, atau jalur rel kereta api. Tetapi untuk hal sumber daya alam, agar lebih hati-hati untuk memberikan izin, sekali lagi hati-hati,” ditekankan Jokowi pada pertemuan bersama gubernur, kapolda, serta kabinda dari Istana Negara, di Jakarta, pada Selasa (4/11/2014).
Jokowi juga sempat menuturkan bahwa sumber daya alam pun harus dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya demi kemakmuran dari rakyat Indonesia. Dia juga mengingatkan bahwa negara Indonesia sempat mengalami masa kejayaan saat sumber daya alam diketahui berlimpah. Akan tetapi, kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan bagi rakyat. Pada akhirnya, Indonesia pada saat ini malah mengalami kesulitan. “Ini haruslah direm dengan kencang. Kita juga sempat mengalami yang bernama kutukan minyak serta kutukan hutan! Lah apa itu? Saat booming minyak pada kala itu, kita bisa memiliki sumber keuangan yang amat besar sekali, namun nyatanya kita tak dapat memanfaatkannya. Hutan pun begitu pula,” terang Jokowi.
Maka dari itu, Jokowi pun meminta supaya seluruh sumber daya alam yang mana dimiliki oleh bangsa Indonesia bisa diolah dan menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Maka dari itu, nilai tambah pun akan dibentuk sejak di dalam negeri. Pada kesempatan gelaran pertemuan kali ini, sosok Jokowi nampak didampingi oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Selain dari itu, pertemuan pun juga turut dihadiri oleh jajaran menteri dalam Kabinet Kerja, semisal Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dan Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, juga Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, serta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan tak ketinggalan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, beserta Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.
