Berita Nasional – Banyaknya PNS Misterius Berpotensi Rugikan Negara

Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) membongkar adanya 57.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia yang tak jelas keberadaannya alias ‘misterius’. Contohnya di Pemprov Jabar yang tercatat memelihara 120 PNS ‘misterius’ yang termasuk dalam data milik BKN tersebut. Parahnya lagi, PNS misterius ini juga masih ditranferi gaji bulanan melalui rekening bank.

BKN pun memperingatkan pada setiap pemerintah daerah supaya melaksanakan verifikasi sebelum menggelontorkan dana gaji di rekening PNS. Pihaknya pun meminta kepada pemerintah daerah segera menghentikan anggaran gaji pada para PNS misterius tersebut demi mencegah kerugian negara semakin jauh. “Pada pemprov Jabar tercatat sekitar 120 orang (PNS tidak jelas),” kata Kepala BKD Jabar, Sumarwan HS pada wartawan dari Gedung Sate, Jl Diponegoro, Kota Bandung, hari Kamis (21/4/2016).

Sumarwan juga mengatakan bahwa pihaknya masih menelusuri apakah para PNS misterius ini masih aktif, pensiun, lama tidak bekerja lantaran sakit, meninggal ataupun karena perihal lain. Akan tetapi, ia menduga bahwa 120 PNS ini tak registrasi atau mendaftar di sistem Pendataan Ulang PNS (PUPNS) individual lewat aplikasi e-PUPNS yang mana datanya disetorkan pada BKN. Sumarwan mengatakan, mereka yang tidak jelas ini didominasi oleh jabatan staf biasa. Ia pun memastikan bahwa tak ada pejabat setingkat eselon II dan III dalam daftar 120 PNS misterius tersebut. “Jumlah ini ketahuannya ketika dilakukan -PUPNS,” katanya.

Sumarwan njuga mengatakan bahwa PNS itu sampai saat ini masih menerima gaji setiap bulannya. Menurutnya, pegawai staf biasa menerima gaji sampai Rp 2 juta. Ini artinya, Pemprov Jabar mengeluarkan dana untuk 120 PNS ‘misterius’ ini Rp 240 juta setiap bulan atau Rp 2,8 miliar tiap tahun. “Sistem penggajian yang sekarang ini kan ditransfer. Mungkin kejadiannya juga sudah lama,” kata Sumarwan.

Walau demikian, Sumarwan berencana, seraya memverifikasi, pihaknya akan menghentikan kiriman uang gaji untuk 120 PNS misterius ini. “Sekarang masih belum (penghentian gaji). Tetapi nanti akan disetop,” tegas Sumarwan. Dia juga menuturkan, BKD kabupaten maupun kota akan segera melakukan validasi terhadap data kepegawaian demi mencegah anggaran gaji masuk ke rekening orang yang tak bertanggung-jawab.