Berita Internasional Terbaru – 5 negara terpilih menjadi anggota DK PBB 2014
2 min read
Pada Kamis (17/10/2013) kemarin, ratusan anggota Dewan Keamanan (DK) PBB telah melakukan pemungutan suara guna menunjuk lima negara yang akan menggantikan Azerbaijan, Guatemala, Pakistan, Maroko dan Togo pada 1 Januari 2014 mendatang. Majelis Umum PBB telah menetapkan, Arab Saudi, Chad, Nigeria, Chile, dan juga Lithuania sebagai anggota tidak tetap DK PBB non-veto selama periode jabatan 2014-2016 mendatang. Kelima negara itu mendapatkan lebih dari dua pertiga dukungan suara anggota PBB.
Dari hasil perhitungan suara terhadap 191 negara anggota PBB, Lithuania menerima 187 suara, Chili dan Nigeria masing-masing mendapat 186 suara, Chad dengan 184 suara dan Arab Saudi sebanyak 176 suara. Chad dan Arab Saudi adalah negara yang menorehkan catatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terburuk di dunia. “Anggota DK PBB akan secara rutin dipanggil guna menangani masalah HAM dan juga sejumlah isu kemanusiaan,” dikatakan Hillel Neuer sebagai Direktur eksekutif Pemantau PBB, yang berbentuk kelompok advokasi dan berbasis di Jenewa. “Arab Saudi dan Chad memang memiliki catatan paling buruk dalam hal penerapan HAM,” ditambahkan Neuer.
Arab Saudi terkenal sebagai negara yang menerapkan ajaran Islam Sunni keras dan telah berulangkali melakukan pelanggaran hak asasi perempuan. Tercatat pada September lalu, mereka menduduki tempat teratas negara yang mengekang potensi ekonomi perempuan. Arab Saudi juga membiarkan orang tua laki-laki dalam menentukan kapan anaknya menikah serta melarang perempuan untuk mengemudi.
Sementara negara Chad, dalam laporan PBB pada Juni lalu, diketahui telah merekrut anak- anak di bawah umur menjadi tentara anak-anak. Jumlah anak yang direkrut sebagai tentara menjadi berkurang setelah laporan tersebut dibuat, meskipun hingga kini masih terdapat puluhan kasus yang telah diverifikasi.
Philippe Bolopion, direktur pengawas HAM PBB, mengatakan bahwa terpilihnya Chad seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah mereka dalam mengahkhiri praktik penggunaan tentara anak sebab selama ini DK PBB menghabiskan banyak waktu guna menegakkan HAM. Sedangkan Pemerintah Nigeria telah memberikan contoh untuk mengakhiri semua kekebalan hukum kronis terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM yang telah dilakukan pasukan keamanan serta melindungi warga nigeria dari berbagai aksi kekerasan mengerikan yang dilancarkan militan Boko Haram.
