Berita Baru Nasional – APBD DKI Belum Cair, Pembongkaran Daerah Resapan Terhambat

Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta selalu memberikan dana sumbangan untuk Pemerintah Kota atau Pemkot Bogor. Hal ini bertujuan untuk dapat membersihkan vila yang terdapat di area resapan air. Harapannya tentu supaya air hujan dapat diserap dengan baik, sehingga dapat mengurangi jumlah debit air yang turun menuju ke Jakarta. Dimana hal ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa dengan Ahok berkata jika kelanjutan pemberian dana sumbangan di periode 2014 belum bisa dilaksanakan. Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta masih belum bisa dicairkan. Hal ini membuat rencana perluasan area resapan air menjadi terhambat.

“Iya karena terlambat, tetapi jika nanti mau lanjut lagi hibahnya juga nanti akan kembali berlanjut lagi.”terang Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, 24 April 2014.

Ketika dimintai konfirmasi tentang kapan rencana dana APBD DKI Jakarta dapat dipakai, Basuki Tjahaja Purnama tidak dapat menjawab atau memastikan hal itu. Sebab pada saat ini, pemakaian dan pengeluaran diatur oleh BPKD atau Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah.

“Masih belum tau, di Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah atau BPKD masih diurus.”tegas Ahok.

Ahok menegaskan jika dana hibah yang akan diberikan untuk Bogor sempat mengalami masalah. Akan tetapi, saat ini telah teratasi sehingga Pemkot Bogor bisa memakai dana hibah tersebut.

“Ada. Sudah diambil. Sudah, ternyata kemarin terjadi salah paham, ya salah paham karena tidak terkirim atau bagaimana saya sendiri tidak mengerti. Total sampai Rp. 5M. Jadi menggunakan beberapa tambahan dana lain – lain, totalnya bisa mencapat 6 hingga 8M, saya tidak begitu mengetahui. Tetapi saya masih ingat, ada yang memberi uang untuk membantu bongkar.”ungkap Ahok.

Menurut Ahok, Pemprov DKI jakarta masih akan terus memberi dana hibah ke beberapa daerah penyangga ibukota. Besaran dana hibah tergantung dengan kebutuhan serta persetujuan antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD.

Selama ini, Pemprov DKI jakarta memang telah memberikan dana ke daerang penyangga hingga Rp. 5M. Misalkan, Depok, Jabar, di tahun 2013 lalu, Depok memakai dana tersebut untuk melakukan perawatan pada danau.

“Kita kasih terus, tidak apa – apa, tidak menjadi masalah. Mau digunakan atau enggak, kasih saja lah.”