Apabila Pemerintah Biarkan Kerumunan Pilkada, FPI Ancam Gelar Alumni 212

Apabila Pemerintah Biarkan Kerumunan Pilkada, FPI Ancam Gelar Alumni 212 – Aktivitas Pilkada Serentak 2020 sangat berpeluang mengundang kerumunan.Tiga organinasi besar di Indonesia minta pemerintah menindak tegas semua aktivitas yang berpeluang menimbulkan kerumunan.Tiga organisasi tersebut adalah Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPFU), Persaudaraan Alumni (PA) 212.Jika hal itu dilakukan pemerintah maka mereka berjanji akan membatalkan acara reuni 212.Karena mereka sadari hal tersebut sangatlah rawan terjadi kerumunan dalam jumlah yang besar.Pernyataan tersebut disampaikan dan dtandatangani Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum GNPFU Yusuf Martak dan juga Ketua Umum PA Slamet Maarif dalam konferensi pers yang digelar pada hari Selasa (17/11/20).

Dalam penyataannnya ketiga organisasi Islam tersebut menegaskan bahwa pemerintah tak ijinkan penyelenggaraan reuni 212.Pemerintah ungkap alasan penundaan tersebut karena adanya pandemi Covid-19.Jadi pelaksanaan reuni 212 remi ditunda.Selain itu FPI, GNPFU, PA 212 sebut bahwa penundaan tersebut dilakukan pemerintah guna mengamati pelaksanaan Pilkada Serentak TAHUN 2020 mendatang, terutama kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa.

Selain itu ketua FPI, GNPFU, dan PA 212 sebut jika pemerintah menutup mata dengan adanya kerumunan, maka mereka akan tetap menggelar reuni 212 dalam waktu yang tepat.Sementara itu pemerintah juga sedang mengusut masalah pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq Syihab saat mengelar acara Maulud Nabi Muhammad SAW dan juga pernikahan anak Pimpinan FPI Habib Rizieq Syihab.Sejumlah pejabat dan pihak yang terkait dimintai keterangan oleh pihak kepolisian ermasuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam pernyataanya Kuasa Hukum FPI merasa pemerintah dan polisi tidak adil dalam mesalah tersebut.Beliau menilai polisi hanyalah mempermasalahkan pelanggaran protokol kesehatan terhadap kegiatan yang dilakukan Habib Rizieq Syihab beberapa hari yang lalu. .Ini jelas-jelas tidak adil menurut Aziz Yanuar.

Aziz Yanuar menerangkan bahwa banyak kegiatan-kegiatan di berbagai daerah yang dirasa sangat menimbulkan kerumunan.Namun semuanya tidak ada tindakan dari pihak kepolisian.eakan-akan mereka menutup mata.Beliau memberikan contoh saat Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri sebagai calon walikota Solo beberapa waktu yang lalu.Kegiatan tersebut menurut Aziz benar-benar menimbulkan kerumunan massa yang banyak.Banyak massa yang tidak pake masker, jaga jarak juga tidak dilakukan.Namun kegiatan tersebut tidak ada teguran maupun tindakan dari pihak kepolisian.