Jokowi Soroti Kinerja Lembaga, Kementerian Yang Dianggap Lamban Serap Anggaran Belanja

Jokowi Soroti Kinerja Lembaga, Kementerian Yang Dianggap Lamban Serap Anggaran Belanja – Sejumlah lembaga dan kementerian mendapat sorotan Presiden Joko Widodo mengenai kinerja rendahnya realisasi anggaran belanja dalam pagu APBN.Beliau sebut tahun anggaran tahun 2020 tinggal beberapa hari lagi, atau pastinya tinggal sebulan lagi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) laporkan bahwa realisasi belanja pengadaan barang dan jasa negara hingga bulan November 2020 belumlah mencapai angka 50 persen, dari total nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp 853,8 triliun.

Presiden Joko Widodo mengatakan tentang lambatnya pengadaan barang dan jasa disebabkan karena banyaknya lembaga, kementerian dan juga pemerintah daerah yang dirasa melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut terkesan asal-asalan dan biasa-biasa saja.Padahal dimasa pandemi Covid-19  ini pengadaan barang dan jasa sangatlah diperlukan dan juga dibutuhkan masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020, Joko Widodo menuturkan cara-cara lama atau rutinitas masih banyak dipakai beberapa kepala kementerian , kepala lembaga, ataupun kepala pemerintah daerah.Padahal cara-cara lama tidaklah bisa dipakai dalam kondisi darurat atau situasi krisis seperti ini.Mereka masih bekerja dalam channel yang ordinary.Semua itu berdampak pada keterlambatan realisasi belanja yang sudah dianggarkan oleh APBN maupun APBD.

Jokowi juga minta LKPP untuk terus bisa memanfaatkan teknologi supaya dapat memantau secara langsung maupun tidak langsung realisasi transaksi anggaran belanja pemerintah.Jokowi menilai sangatlah penting percepatan pengadaan tersebut di masa pandemi saat ini.Dengan demikian LKPP nantinya dapat memberikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran belanja tersebut.

Percepatan belanja merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah guna mempercepat pemulihan perekonomian nasional akibat dampak pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia.Jokowi menjelaskan bahwa belanja pemerintahlah yang mampu mendorong demand , yang selanjutnya akan bisa menggerakkan sektor produksi.Dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan segera bangkit lagi.Sebagai Kepala LKPP Roni Dwi Susanto juga mengatakan bahwa rendahnya penyerapan anggaran belanja barang dan jasa pemerintah akan berdampak besar terhadap pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.Imbasnya pertumbuhan dan juga pemerataan ekonomi akan menjadi terhambat.