Nasional Terhangat – Ahok Dituduh Nyogok

Pihak Panitia Khusus (Pansus) dari Hak Angket DPRD DKI Jakarta telah berencana untuk melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pada KPK. Pelaporan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan suap senilai Rp 12,7 triliun oleh pemprov demi meloloskan APBD 2015. Mengetahui hal tersebut, pria yang akrab disapa Ahok tersebut hanya menanggapi santai adanya rencana pelaporan serta tudingan penyuapan tersebut. Dia malah mengaku heran, kenapa tudingan tersebut justru berpindah dari sekda pada dirinya.

“Kemaren kan Sekda kok sekarang nuduh gua yang nyogok. Bener apa gak, kok sekarang malah gua. Bego banget gua nyogok pake UPS, nyogok itu pake Lamborghini dong,” sindir Ahok dari Balaikota, Jakarta, hari Senin (2/3/2015). Ahok pun mengaku tak mau ambil pusing terkait laporan tersebut. Dia malah mempersilakan adanya aksi saling lapor tersebut terjadi serta menilai bahwa tindakan seperti ini amat baik. “Gak apa-apa, bagus dong. Bisa saling lapor itu bagus dong,” kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Dia pun juga tak khawatir atas kondisi politik usai terjadinya pelaporan kai ini. Tingkat ketegangan politik pasti akan kian panas usai Ahok melaporkan dugaan adanya dana siluman di APBD 2014. “Lapor saja gak apa-apa kok, semakin panas malah semakin bagus. Laporin aja sama Bareskrim juga gak apa-apa,” tantang Ahok. Ketua Pansus Hak Angket DPRD DKI, M Ongen Sangaji pun menyatakan bahwa pihaknya segera melaporkan bermacam dugaan tindak pelanggaran hukum yang sudah dilakukan Pemprov DKI pada Bareskrim Polri serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana salah satunya adalah dugaan aksi suap senilai Rp 12,7 triliun tersebut.

“Kami segera melaporkan dugaan suap senilai Rp 12,7 triliun yang telah dilakukan oleh oknum pemprov DKI Jakarta pada DPRD DKI kepada Bareskrim serta KPK, pada Senin mendatang,” kata Ongen dari Gedung DPRD DKI, pada Senin (2/3/2015). Ongen pun menjelaskan bahwa angka Rp 12,7 triliun tersebut berupa bermacam kegiatan yang disediakan bagi anggota dewan. Dan sebagai gantinya adalah dewan harus setuju terhadap APBD yang akan diajukan pemprov tanpa ada proses pembahasan.