Nasional Terbaru – Jokowi Dihimbau Jelaskan Hukuman Mati Pada PBB

Diketahui bahwa Ban Ki-moon, Sekjen PBB meminta kepada pihak Indonesia agar segera membatalkan eksekusi mati terhadap gembong narkoba, sebagai bentuk respon terhadap rencana eksekusi mati. Mengetahui hal tersebut, Syarief Hasan selaku anggota komisi I DPR meminta kepada Presiden Joko Widodo agar memberikan penjelasan terkait alasan dari pelaksanaan hukuman mati itu. “Sejatinya pemerintah Indonesia memiliki hak guna menegakkan hukum, namun bagaimanapun juga kita harus memperhatikan adanya himbauan dari PBB. Dan menurut saya, diperlukan adanya penjelasan diplomasi komprehensif pada pihak PBB agar mereka bisa memahami posisi kita,” terang Syarief Hasan pada wartawan, hari Minggu (215/2/2015).

Syarief juga menuturkan bahwa, bagaimanapun juga Indonesia merupakan bagian dalam keanggotaan PBB, dimana dalam hal ini adalah komunitas perdamaian internasional. Ini bukanlah artinya menyerah, namun penjelasan semacam itu diperlukan demi menjaga hubungan Indonesia terhadap dunia internasional. “Yang perlu diingat juga adalah ada banyak WNI terancam oleh hukuman mati di luar negeri. Lantas apa orang Indonesia yang telah terancam hukuman mati ini juga mau dibiarkan saja?” ditanya oleh sosok mantan menteri koperasi & UKM tersebut.

“Pada masa ‎SBY, hampir sejumlah 200 orang berhasil diselamatkan di luar negeri atas hukuman mati. Saat itu, SBY mau turun tangan untuk menyelamatkan maka dari itu hubungan internasional kita menjadi bagus,” lanjutnya. Secara lebih jauh lagi, Syarief juga mengatakan bahwa hukuman mati pada sejumlah negara juga sudah mulai dilaksanakan moratorium, ada beberapa di antaranya yang tetap menyelenggarakan tetapi tanpa ada ekspose serta tidak menuai adanya reaksi dunia internasional.

‎”Maka dari itu komentar saya, hukum ini memang haruslah ditegakkan. Tetapi kita selaku bagian dari negara anggota PBB, memiliki kewajiban untuk memberi penjelasan secara utuh. Dimana hubungan internasional juga perlu dijaga, dan ingat ada banyak juga WNI yang terancam oleh hukuman mati,” kata petinggi dari Partai Demokrat tersebut. Di lain sisi, terkait ancaman pihak Australia yang menghentikan kunjungan warganya menuju Indonesia, Syarief menjelaskan tidak perlu merasa takut atas ancaman Negeri Kanguru itu.‎ “Kita adalah negara yang berdaulat, namun kembali lagi, kita juga harus memperhatikan hubungan internasional,” pungkasnya.