Kabar Teknologi – Resmi Terbentuk Badan Siber Dan Sandi Nasional, Ini Harapan Pakar
2 min read
Pemerintah akhirnya secara resmi mendirikan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) melalui Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017. BSSN ini terbentuk dari gabungan dai dua intuisi yaitu Ditjen Aplikasi (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Lembaga Sandi Negara.
Rudy Alamsyah, pakar bidang ilmu forensik digital menilai, jika pembentukan BSSN di Indonesia bisa dibilang sedikit terlambat. Pun demikian, dirinya mengatakan hal itu tidak masalah asalkan BSSN bisa langsung memulai pekerjaannya.
“Memang sedikit terlambat, terlebih lagi perkembangan kejahatan siber saat ini terus tumbuh, baik di lokal Indonesia maupun Internasional. Tapi terlambat juga tidak masalah, asalkan BSSN bisa segera diperasikan,” jelasnya.
Melalui keterangan resminya, pada hari Senin (05/06/2017), Rudi menegaskan bahwa pengoperasian BSSN harus segera dipercepat sebab semakin masifnya kebutuhan dari keamanan siber itu sendiri. Nantinya BSSN dapat juga dimanfaatkan untuk menjaga sektor – sektor penting pemerintah maupun swasta lainnya.
“Menjaga infrastruktur krusial, mulai dari sektor trasportasi, keuangan dan segala macambentuk yang perlu dijaga data – datanya dari serangan siber yang saat ini sudah berkembang,” tutur jebolan TI Universitas Gunadarma tersebut.
Rudy juga berharap, BSSN yang dulunya sempat digadang – gadang bernama Basinas (Badan Siber Nasional) itu dapat membendung serangan siber dari luar dan juga untuk masalah recovery.
“Menjaga kedaulatan internet tak hanya fisiknya saja, tetapi juga di dunia maya juga harus berdaulat. Jangan sampai nanti disusupi oleh pihak asing dan mencuri data – data kita,” tambahnya.
Rudy juga memaparkan, jika benih BSSN sebenarnya sudah ada sejak 2013 lalu, namun baru bisa terlahir rmpat tahun kemudian. Cikal Bakal BSSN, lanjutnya, sebelumnya mempunyai nama DK2ICN (Desk Ketahanan dan Kemanan Informasi Cyber Nasional).
“Keberadaannya dibwah wewenang Deputi VII Kemenkopolhukam (Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM,” tutupnya.
BSSN juga harus segera mengambil langkah – langkah akselerasi agar cepat untuk memberikan dampak yang nyata ke dunia siber yang ada di tanah air. Tak hanya itu saja, komunitas yang ada di swasta, pemerinta, praktisi IT, akademis, hingga hacker sekalipun harus terbuka saat dimintai untuk berkontribusi mengakselerasi keamanan siber di Tanah Air.
