Kabar Politik – Kubu Ical Kembali Bawa Bukti Baru

Sekjen atau Sekretaris Jendral Golkar yaitu kubu Munas Bali, Idrus Marham mengatakan jika dalam gelaran sidang kali ini, pihaknya akan kembali menyerahkan 3 bukti dari total 362 pembuktian sebelumnya terkait gugatan pada kubu Agung Laksono. Menurut dirinya, bukti tersebut akan memperkuat kubu Munas Bali jika Golkar akan dikembalikan kepada pengurus sesuai dengan hasil Munas di Riau.

“Jadi pada hari ini, beberapa agenda telah diserahkan sebagai penyerah alat bukti dari tergugat. Kami sudah menyerahkan 362 bukti sebelumnya terkait masalah ini, pada hari ini, kami kembali mendapatkan 3 bukti lagi terkait Musda Bali, Musda Bangka Belitung, dan juga Musda di Lampu yang seluruhnya sudah mengetahui jika Munas di Riau lah yang bisa dianggap sah pada saat ini.”terang Idrus Marham ketika ditemui di Pengadilan Negeri, Senin, 8 Juni 2015 di Jakarta Utara.

Idrus Marham mengatakan jika tambahan bukti tersebut salah satunya disebabkan adanya beberapa langkah yang dilakukan oleh tergugat 1 utsai dikabulkannya provinsi yang mengatakan jika Munas di Riau lah yang saat ini dapat dianggap sah. Dirinya menjelaskan sidang provinsi sudah dilanyangkan PN Jakarta Utara dimana DPP yang diakui atau sah adalah DPP Golkar hasil dari Munas di Riau tahun 2009 lalu. Kemudia, seluruh keputusan Munas di Ancol hanya bersifat Quo dan seluruh tergugat baik tergugat 1 hingga tergugat 3 dihentikan prosesnya.

“Akan tetapi, tergugat telah menghiraukan keputusan tersebut, mereka tetap melanjutkan langkah. Jelas hal itu melanggar aturan hukum. Hal itu sangat relevan sebagai alat bukti baru untuk Majelis Hakim jika mereka telah melawan hukum secara konsisten baik mulai dari pra-pelaksanaan Munas sampai keputusan pengadilan baik ketika di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau dari PTUN.”ungkapnya.

Dia juga mengatakan jika hingga saat ini, Golkar dari beberapa daerah, Munas Ancol masih terus melakukan musda. Idrus mengatakan hingga batas waktu yang telah ditentukan akan segera diserahkan seluruh laporan. Sebab hal ini jelas konsisten melawan aturan hukum yang telah dilakukan para penggugat.