Berita Politik Terhangat – Soroti Janji Politis, MUI Berpolitik?

Banyaknya kalangan pemimpin yang mengingkari janji mereka semasa kampanye menjadi bahan sorotan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal tersebut dibahas dalam forum Ijtima Ulama Komisi MUI di Ponpes Attauhidiyah Tegal, pada Senin, 8 Juni 2015. Agenda itu dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla. Pada laman resmi milik MUI, janji semasa kampanye yang tak ditepati seorang pemimpin, menjadi sorotan dari kalangan ulama tersebut.

Hajriyanto Y Thohari, yang merupakan wakil Ketua MPR RI pada periode 2009-2014, menyebut perlu atau tidaknya sebuah fatwa terkait pengingkaran janji kampanye akan bergantung pada penilaian MUI sendiri. “Apakah ini berkehendak berperan besar, atau berperan terbatas. Bila ingin berperan yang sebatas persoalan keagamaan, MUI tak harus menerbitkan fatwa untuk persoalan politik non-keagamaan,” kata Hajiryanto, pada wartawan, hari Senin 8 Juni 2015.

Namun sebaliknya, jika MUI berkeinginan untuk berperan besar, maka sah saja fatwa tersebut dikeluarkan. Namun tentunya, inkar janji kampanye ini masih dalam perspektif Islam, sambung Hajriyanto. Walau begitu, masalah ini dapat menjadikan MUI dianggap terlalu jauh masuk ke kancah politik. Hajriyanto yang sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut mengatakan kembali pada inisiatif MUI untuk mengambil peranan.

Hajriyanto menambahkan, peran MUI sejatinya sebanding terhadap peran Jamiah Al-Azhar yang ada di Mesir. Majelis boleh saja menerbitkan fatwa terkait inkar janji kampanye. Lalu apakah itu nanti diperhatikan atau tidak, Hajriyanto mengatakan itu ada soal biasa. “Demikian pula terkait kesan MUI yang masuk dalam pusaran politik yang juga hal biasa dalam negeri ini. MUI kerap dituduh semacam itu. Kalau menurut saya, hal itu biasa serta wajar saja,” ujar pria yang sempat aktif dalam DPP Golkar tersebut.

Ia menyatakan bahwa tak semua pihak mendukung adanya MUI. Ada pula yang tak mau MUI berperan penting pada kehidupan bangsa, termasuk halnya pada persoalan politik. “Dalam negeri ini, terdapat kelompok yang amat mendukung keberadaan serta kinerja MUI, namun ada juga yang tak ingin MUI ada,” ungkap Hajriyanto. Pada situs resmi milik MUI, disebutkan Ijtima ulama pada hari ini membahas terkait janji yang tak ditepati oleh pemimpin.