Kabar Peristiwa – Tim KPK Menggeledah Kediaman Walikota Madiun
2 min read
Pihak tim dari Komisi Pemberantas Korupsi kembali menggeledah kediaman dan juga tempat usaha seorang Walikota Madiun yaitu Bambang Irianto dengan dugaan adanya kasus korupsi Proyek Pembangunan Pasar Besar Kota Madiun. Tidak hanya itu saja, tim dari KPK juga menggeledah tiga tempat yang lainnya. Diketahui bahwa dugaan atas kasus korupsi Proyek pada tahun anggaran 2009-2012 sebesar Rp 76,5 miliar.
Ketiga tempat lain yang menjadi sasaran penggeledahan tim KPK yaitu rumah adik Walikota yaitu Bondan Panji Saputro di Jalan Cokrobasanto No 25, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, rumah anaknya yaitu Bonie Laksamana di Jalan Salak, Kecamatan Taman dan juga Kantor Walikota Madiun.
Ketika melakukan penggeledahan di kediaman Bondan, para tim KPK membawa dua buah mobil yakni Pejero Sport dengan warna putih dan juga Toyota Kijang Inova, serta membawa anggota Sabara kepolisian Polres Madiun Kota. Tetapi sesampainya di kediaman Bondan, rumah tersebut tidak berpenghuni alias kosong. Tidak begitu lama menunggu, Bondan yang memiliki jabatan sebagai Ketua Komisi III DPRD Kota Madiun datang dengan menggunakan mobil dinas. Setelah itu, pihak dari tim KPK kemudian masuk kedalam rumahnya dengan membawa satu koper besar.
Untuk penggeledahan di Kantor Walikota Madiun, pihak dari tim KPK melakukan penggeledahan di Bagian Umum serta ruang kerja milik Walikota Madiun. Hingga saat ini tim KPK masih melakukan penyelidikan di beberapa tempat tersebut. Kasus seperti ini tidak boleh berlama-lama didiamkan, akan menimbulkan kerugian yang cukup besar nantinya. Tim dari KPK akan berusaha dengan keras untuk mengungkap adanya dugaan tidak korupsi Proyek Pembangunan Pasar Besar Kota Madiun yaitu menelan sejumlah uang senilai Rp 76,5 miliar.
Jika penyelidikan sudah membuktikan dugaan tersebut, akan ada hukuman tersendiri bagi pelaku tindak korupsi tersebut. Tidak hanya yang bersangkutan tetapi semua yang terlibat didalamnya akan mendapatkan ganjaran masing-masing. Kasus seperti ini sering terjadi di Indonesia, dan para pelakunya mendapatkan hukuman, akan tetapi hal tersebut tidak membuat efek jera kepada para petinggi yang mengendalikan kemajuan Kota ataupun Daerahnya.
