Kabar Nasional – Pemerintah Diharapkan Lebih Memperhatikan Nasib Guru PAUD

Pemerintah Diharapkan Lebih Memperhatikan Nasib Guru PAUD – Negara diminta biar lebih memperhatikan ketenteraman guru Pendidikan Anak usia Dini (PAUD). karna, sepanjang ini kesejahteraan guru PAUD dibilang masih amat rendah. penjelasan tersebut disampaikan wakil pemimpin MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap sehabis melaksanakan aktivitas doa bersama dengan ratusan guru PAUD di masjid Al Falah, pondok Pinang, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).

Ketika ini, tutur HNW, guru PAUD yang terkumpul di gabungan pengajar serta tenaga Kependidikan Anak usia Dini Indonesia (Himpaudi) sedang mengusahakan pengkajian kembali (judicial review) UU No 14/2005 berhubungan Guru serta Dosen. penyampaian judicial review tersebut karna mereka merasa terdapat ketidaksetaraan kepedulian negara antara guru PAUD formal serta non-formal.

”Akibat belum terdapatnya kesetaraan sehingga hak-hak Guru PAUD non-formal terlupakan. hal yang begitu membikin Guru PAUD non-formal tak memperoleh hak yang seperti dengan perintah hukum, ” kata politikus partai keadilan sejahtera (PKS) ini.

“Dituturkan HNW, hak yang dimaksudkan di antaranya mencapai pendapatan di atas kebutuhan hidup minimal, jaminan kesejahteraan sosial, serta tak pernah mendapatkan kesempatan buat mengembangkan dan menambah kualifikasi akademik bersama kompetensi. ”Untuk itulah mereka di tes materi yang diajukan mengharapkan pengertian guru mesti melingkupi pendidikan PAUD formal serta PAUD non-formal, ” paparnya.

“Sedangkan, jumlah personel Himpaudi ketika ini mendekati 385. 000 orang. karna itu, HNW menginginkan supaya mahkamah Konstitusi (MK) memperoleh judicial review yang diajukan Himpaudi. “Ini permohonan yang biasa. kesamarataan serta kesetaraan hak guru-guru PAUD formal beserta non-formal, ” jelasnya.

Wakil ketua institusi wakaf pondok Modern Gontor itu mengharapkan hakim MK dapat mengambil ketetapan yang adil. disebut, bila masalah ini tak berakhir di masa pemerintahan saat ini, dirinya berakad mengupayakan aspirasi para guru PAUD non-formal di masa yang akan datang.

Beliau pula menegaskan pada 2020, UU berhubungan Sisdiknas bakal dimasukkan di prioritas program legislasi nasional (prolegnas) buat dikoreksi demi menyisipkan serta menyepadankan guru PAUD formal serta non-formal biar sama-sama dilindungi negara.

HNW menerangkan biar negara janganlah membedakan antara pengajar PAUD formal serta non-formal sebab posisi keduanya sesungguhnya sebanding.

Dirinya bingung kenapa di undang-undang turunannya perihal guru serta dosen tak masuk di definisi sejajar alhasil berlangsung ketidakadilan. “Saya pikir telah tepat diajukan ke MK. Apakah situasi itu tak bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 45? ” imbuhnya.