Kabar Internasional – Parlemen Rumania Setujui Referendum Anti Korupsi

Parlemen Rumania telah sepakat untuk mengadakan referendum pada pemberantasan korupsi resmi menyusul tekanan protes dari publik. Diperkirakan 70.000 orang turun ke jalan pada hari Minggu (12/2) dalam 13 hari berturut-turut demonstrasi anti pemerintahan.

Dalam kampanyenya, mereka telah menuduh pemerintahan mencoba untuk mempermudah undang-undang anti korupsi. Parlemen sendiri telah mundur atas keputusan yang direncanakan yang akan menjadi kriminal dengan menyalahgunaan kekuasaan jika total kerugianya melebihi 37.600 poundsterling. Pada hari Senin (13/2), 310 anggota parlemen memilih untuk mendukung referendum yang diusulkan oleh presiden, Klaus Iohannis.

Hal ini masih belum ada kejelasan tentang pertanyaan apa yang akan disampaikan kepada para pemilih, tapi referendum tersebut dilihat beberapa pengamat sebagai cara untuk meningkatkan dukungan bagi perang melawan korupsi.

Seri terbaru daru demonstrasi yang terbesar dalam bentuk protes anti pemerintahan sejak akhir komunisme pada tahun 1989. Dalam dua minggu terakhir, protes yang melibatkan tempat di Bucharest dan kota-kota besar di seluruh negara tersebut.

Perdana menteri, Sorin Grindeanu, telah menarik keputusan yang terjadi lebih dari seminggu yang lalu, namun demonstrasi yang terjadi pada malam hari tersebut terus menarik kerumunan besar yang menuntu pengunduran diri pemerintah, yang diasumsika merupakan kekuatan pada bulan lalu.

Pada senin malam, ratusan orang menerjang suhu di bawah nol derajat untuk berkerumun di luar kantor pemerintahan di Bucharest Victory Square, beberapa orang melambaikan bendera Rumania dan meneriakkan kata-kata pengunduran diri yang diiringi dengan suara drum yang dipukul.

Demonstrasi anti pemerintahan yang lebih keci terjadi di belasan kota di seluruh negara. Para pengunjuk rasa meneriakkan kata-kata yang menyebut pencuri dan umpatan untuk mengundurkan diri, dan menggunakan lampu dari ponsel mereka untuk memproyeksikan warna nasional, biru, kuning dan merah.

Adrian Tofanm seorang pengusaha berusia 33 tahun mengatakan bahwa mereka menginginkan memberikan pemerintah kartu merah. Dan mengatakan bahwa pengunduran diri dari menteri kehakiman adalah tidak cukup setelah dengan apa yang mereka coba lakukan.

Salah seorang pengunjuk rasa lainnya, Bogdan Moldovan yang merupakan seseorang yang  berprofesi sebagai dokter juga mengatakan bahwa dirinya menginginkan pemerintah untuk mengundurkan diri karena dirinya tidak mempercayainya, dia percaya bahwa pemerintahan saat ini menginginkan kemunduran.