Internasional – Proposal Baru Akan Buat Erdogan Menjabat Hingga 2029

Recep Tayyip Erdogan telah memberikan dorongan besar dalam upayanya untuk mengubah Truki menjadi negera republik terpimpin. Hal ini terjadi setelah kelompok nasionalis di parlemen mengisyaratkan dukungan mereka untuk sebuah proposal kontroversial untuk mengamandemen konstitusi dan memungkinan presiden tersebut untuk tetap menjabat hingga tahun 2029 mendatang.

Dalam sebuah langkah dasar untuk kemungkinan referendum nasional yang bersejarah di musim semi mendatang, Devlet Bahceli seorang pemimpin blik nasionalis pada hari Selasa (22/11) mengusulkan sebuah amandemen untuk memberikan kekuasaan yang lebih untuk kepresidenan Turki yang wajar.

Erdogan yang  berkuasa dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) tersebut cenderung menagih referendum  konsitusi dalam beberapa bulan mendatang, dan dukungan dari blok nasionalis saat ini akan memungkinkan gerakan tersebut akan benar-benar terealisasi. Menurut amandemen yang sempat bocor ke media dalam beberapa hari terakhir, di bawah proposal Erdogan, dirinya akan dapat terus memimpin di kantor kepresidenan hingga 2029.

Para pejabat juga mengatakan bahwa jabatan perdana meneteri akan dihapuskan dan presiden akan memilki dua deputi serta kekuatan yang lebih besar untuk memberlakukan kebijakan eksekutif. Presiden juga akan cenderung mempertahankan hubungan dirinya dengan partainya. Aturan yang berjalan saat ini mengharapkan presiden untuk berafiliasi dengan partai politiknya setelah mendapatkan jabatan kepresidenannya.

Isu preubahan konstitusi Turki muncul kepermukaan dalam beberapa pekan terkhir setelah nasionalis mengisyaratkan kesediaan mereka untuk mempertimbangkan proposal, di mana partai oposisi di parlemen telah bersumpah untuk menolak. Sebuah RUU yang telah dikirimkan ke blok nasionalis pada minggu lalu untuk diharapkan terjadi debat internal.

Pejabat pemerintahan sendiri telah lama berpendapat untuk mengubah negera tersebut menjadi republik kepresidenan sama seperti negara Perancis dan Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa sikap yang ditunjukkan koalisi pemerintahan di masa lalu telah membuat Turki mengalami kemunduran.

Para penentang perubahan, namun melihat tersebut sebagai bentuk lain untuk mengkonsolidasi kekuatan Erdogan, yang menurut mereka telah diatur dengan otoritarianisme yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menunjuk pembersihan besar-besar dari PNS dan tindakan keras terhadap media setelah upaya kudeta yang gagal pada bulan Juli yang lalu. Kritiku pemerintah mengatakan bahwa kejadian ini telah jauh melampaui putschists dan upaya untuk mengkonsolidasi kekuasaan partai yang berkuasa.