Berita Politik Terhangat – Curiga Money Politics, Gus Solah Akan Laporkan Panitia Muktamar NU ke Polisi
2 min read
Belakangan gelaran Muktamar NU yang ke 33 dan dilaksanakan di Kab. Jombang, Jawa Timur semakin memanas. Salahuddin Wahid atau yang lebih kerap disapa Gus Solah selaku calon ketua umum PBNU mengaku sudah ditipu oleh panitia muktamar. Eks Ketua PBNU, Andi Jamaro Dulung yang sekaligus simpatisan Gus Solah menuding bahwa panitia sudah melakukan penipuan kepada peserta dari beberapa PCNU ketika mendaftar ke GOR Merdeka Jombang.
“Orang daftar bayar Rp 1 juta, lalu diterima uangnya juga ada buktinya, lantas diberi blanko kosong. Inikan sudah penipuan, yang melakukan panitia dari muktamar NU. Ini terjadi kepada tak kurang dari 100 PCNU yang menerima blanko kosong,” terang Andi pada wartawan dari media center SMAN 1 Jombang, hari Minggu (2/8/2015).
Ia juga menjelaskan bahwa blanko kosong alias kartu peserta sementara tersebut hanya dibagikan pada peserta yang ketika mendaftar memilih menolak mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) guna memilih Rais Aam untuk periode 2015-2020. Para peserta lantas merasa dirugikan lantaran sudah bayar uang pendaftaran itu pada pihak panitia.
“Kalau peserta mau menulis AHWA maka segera diberi kartu hijau, kartu ini menjadi alat buat menukar dengan kartu yang asli lengkap disertai barcode. Sementara kartu sementara tadi cuma bisa dipakai masuk acara pembukaan muktamar semalam saja. Buat masuk ke sidang-sidang kemungkinan tidak akan bisa,” terangnya. Dugaan tindak penipuan yang telah merugikan para peserta muktamar tersebut, dilanjutkan oleh Andi, memaksa pihaknya untuk menempuh langkah hukum. “Siapa saja yang merasa sudah dirugikan saat ini sedang diidentifikasi, ini juga akan segera kami laporkan,” tutupnya.
Perseteruan diantara pihak calon Rais Aam dengan Ketum PBNU pada gelaran Muktamar Nu ke 33 pada Kab. Jombang ini memang memanas. Pihak panitia muktamar yang diduga ada main dengan kubu calon incumbent hendak memaksakan mekanisme pemilihan untuk Rais Aam mengunakan cara yang disebut dengan AHWA tadi. Sedangkan dari pihak lawan dengan tegas menolak mekanisme itu karena dianggap bertentangan terhadap AD/ART milik organisasi.
