Berita Politik – KPU Boroskan Uang Untuk Cerdas Cermat Capres

Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap sudah cukup banyak menghamburkan uang negara untuk mengadakan gelaran Pilpres 2014 ini. Pada dokumen berisi rincian kertas kerja dari satuan kerja KPU pada 2014, salah satu di antara penghamburan tersebut adalah pembelanjaan uang untuk acara debat capres TV sejumlah 1 paket, diterangkan Direktur Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi. Dimana diketahui bahwa harga dari 1 paket tersebut bernilai Rp.986.561.000. Ada pula konsumsi dalam debat capres tersebut berjumlah Rp.252.500.000, terang dia. Tentunya alokasi anggaran semacam ini sangat besar juga mahal.

“Namun sayang seribu sayang, ternyata alokasi anggaran mahal serta besar tersebut, pihak KPU masih kurang cerdas memformat penyelenggaraan dari kegiatan debat capres tersebut,” kata Uchok kepada para wartawan hari Minggu (29/6/2014). Uchok juga menilai bahwa kegiatan debat capres tersebut layaknya acara cerdas cermat. Untuk siapa yang bisa menjawab, itulah pemenangnya. Sementara, debat capres ini kan untuk menyatakan janji para capres di hadapan publik supaya nantinya bisa ditagih pada wujud program.

“Maka dari itu, kalau bentuknya macam cerdas cermat, janji capres pun akan susah ditagih sebab apa yang didebatkan oleh kedua capres itu sebagian tak dapat ditagih sebab hanya pernyataan secara spontan, menyindir juga memojok lawan, juga yang diperdebatkan hanyalah berdasar informasi yang diketahui saja,” urai Uchok. Harusnya, tambah Uchok, debat capres cawapres memperdebatan konsep berisi “janji-janji” buatan mereka sendiri. Konsep-konsep ini nantinya yang dikejar mederator supaya capres dapat menjelaskan pada publik serta bagaimana konsep dapat “membumi” menjadi program apbn maupun kebijakan lain.

“Kemudian, cara lain menghabiskan anggaran uang dari pajak rakyat adalah, KPU sering membuat Pokja (kelompok kerja),” terang Uchok. Menurut pernyatannya, dengan cara membentuk Pokja tersebut maka akan semakin menguntungkan pegawai KPU. Dalam artian, terang Uchok, selain dari gaji, maka alokasi anggaran Pokja nanti masuk dalam kantong pribadi pegawai KPU. “Misalnya, ambil saja sebuah pokja, yakni pokja pemeriksaan kesehatan pada pasangan calon presiden yang mempunyai alokasi anggaran senilai Rp.346.500.000,” katanya.