Berita Politik – Kasus Suap Hakim PTUN Medan Seret Surya Paloh

Agaknya partai politik memang tidak bisa luput dari korupsi. Malah, kebanyakan masyarakat jadi antipati pada partai politik lantaran tak sedikit kader yang terseret kasus korupsi. Anggapan ini berdasar bukti, malah jabatan tertinggi partai yaitu ketua umum juga tak luput dari jeratan bahkan sudah terbukti melakukan korupsi. Diramalkan, ini akan kian menambah panjang daftar ‘sakit hati’ rakyat menyaksikan ulah politisi yang berani menggondol duit rakyat ketika kemiskinan kian mengancam Tanah Air.

Nyaris semua pejabat ketua umum partai sempat disebut atau malah divonis salah di pengadilan. Ada pula partai yang 2 ketua umumnya dinmyatakan terlibat kasus korupsi ketika menjabat menteri. Sementara kasus terbaru mencatut nama Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh terhadap kasus suap terhadap hakim PTUN Medan. Dalam kasus itu Surya Paloh dimintai tolong guna mempengaruhi Jaksa Agung HM Prasetyo yang ternyata juga eks kader NasDem pada kasus korupsi bansos yang terjadi di Pemprov Sumatera Utara.

Adalah Evy Susanti, Istri Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho, mengaku bahwa ia ingin agar Surya Paloh mau melobi Jaksa Agung agar mengamankan kasus bansos tersebut. KPK lalu diminta untuk mendatangkan Surya Paloh guna memberikan klarifikasi terkait hal ini. Pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KPK untuk Evy Susanti, pihak Gatot menginginkan agar Surya Paloh mau mendamaikan perseteruan diantara Gatot dengan wakil gubernur Sumatera Utara asal NasDem, Tengku Erry.

Selanjutnya pertemuan diantara Surya Paloh, Erry, OC Kaligis dengan Gatot berlangsung di kantor NasDem. Evy lalu bermaksud meminta tolong pada Surya Paloh supaya Jaksa Agung mau menghentikan kasus bansos Sumut tersebut. “Islah dilaksanakan sebab saya berpikir bahwa Tengku Erry dari NasDem, kemudian OC Kaligis juga menjadi dewan mahkamah partai NasDem mempunyai kedekatan bersama Jaksa Agung yang ternyata dari NasDem pula, jadi dapat difasilitasi,” kata Evy.

Tetapi belakangan, pihak Surya Paloh membantah bahwa dalam pertemuan tersebut membahas masalah kasus bansos Kejagung. Selain itu, NasDem juga meyakini bahwa Surya Paloh tidak mungkin melakukan intervensi terhadap hukum.