Info Politik – Tunjangan DPR Naik, Demokrat dan PKS Menolak
2 min read
Demokrat menolak diberlakukannya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Selain dikarenakan situasi ekonomi yang tengah sulit, kenaikan tunjangan wakil rakyat untuk saat ini masih belum perlu. “Sebab memang kan situasi ekonomi sedang sulit, daya beli masyarakat juga turun, kita gak ingin ada pengeluaran yang tak perlu. Fraksi Demokrat memilih menolak ini,” ujar Erma Suryani Ranik, anggota Fraksi Demokrat dari Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (21/9/2015) kemarin. Anggota dari Komisi III DPR itu juga menjelaskan bahwa fraksinya berniat mengembalikan kenaikan tunjangan itu saat dicairkan kelak. “Logikanya kalau itu ditolak, ya harusnya dikembalikan.”
Sama dengan Erma Suryani, Ruhut Sitompul juga menyatakan bahwa Ketum DPP Demokrat, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) memerintahkan kepada setiap kadernya yang ada di DPR untuk menolak kenaikan tunjangan itu. Ruhut menegaskan hendak memulangkan dana kenaikan itu seandainya telanjur cair. Ia meminta kepada semua anggota DPR agar mau mengembalikan dana kenaikan tunjangan itu. “Tak cukup yang menolak saja, seluruh anggota DPR kalau bisa mengembalikan,” kata Ruhut.
Tidak hanya dari Demokrat saja, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun juga menolak kenaikan tunjangan tersebut. Fraksi PKS lebih memilih anggaran untuk kenaikan tunjangan itu dialihkan demi meningkatkan lagi daya beli masyarakat. “Mencermati akan kondisi perekonomian negara yang kian terpuruk serta ekonomi rakyat yang kian sulit hasil dari pelemahan rupiah serta pelambatan ekonomi, maka kurang tepat serta tidak bagus kalau rencana kebijakan kenaikan tunjangan itu masih dilanjutkan,” kata Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS.
“Di saat kondisi ekonomi yang kian sulit ini, Fraksi PKS menilai bahwa kebijakan ini tidak elok dilanjutkan. Bagaimanapun, negara harus sangat menimbang rasa empati serta sensitivitas masyarakat,” imbau Jazuli. Anggota dari Komisi III DPR tersebut juga menilai bahwa, energi Indonesia saat ini akan lebih penting serta mendesak untuk difokuskan kepada upaya penyelamatan perekonomian negara serta meningkatkan daya beli. Terlebih, data BPS terbaru melaporkan jumlah rakyat miskin saat ini bertambah 860.000, sedangkan PHK menembus 30.000 orang.
