Berita Nasional – Terkendala Pungli, Usai SMS Ahok Pun Lancar
2 min read
Salah seorang warga ibukota Jakarta yang bernama Lady Samantha mengaku dirinya pernah mencoba untuk mengurus administrasi pada sebuah Dinas DKI. Saat itu ia sempat dimintai pungutan liar bahkan mencapai nilai puluhan juta rupiah. Tetapi usai ia mengirim SMS aduan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wagub DKI masalah yang mengganjal niatan mengurus administrasi itupun segera sirna.
Pada sebuah email hari Jumat (19/9/2014), Lady mengisahkan masalah itu terjadi di bulan April 2014 yang lalu. Pada saat itu, sang suami dimintai sejumlah uang untuk maksud pelicin dari salah seorang PNS yang bertugas pada dinas yang tak ia sebutkan tersebut. Sang suami pun menolak, kemudian urusan tersebut naik pada atasan PNS yang tadi. Nyatanya, sesampai pada meja atasan pun justru diminta uang pelicin lagi, bahkan sampai puluhan juta nilainya. “Sontak saya segera SMS ke Pak Ahok, dan menceritakan semua masalah yang saya alami lalu memberikan masukan agar segera menertibkan para PNS nakal yang tak sesuai terhadap visi misi Pemda yang baru yaitu menciptakan birokrasi bersih serta melayani rakyat,” demikianlah cerita dari Lady.
Kemudian esoknya, SMS dari Lady itu pun sempat dibalas Ahok. Lady kemudian dimintai data kemudian diberi nomor dari staf Ahok yang bernama Kamil. Saat itu, belum sempat ia berdiskusi bersama Kamil, ternyata ketika ia kembali menuju dinas itu, pungli tersebut sudah tak idak ada. “Pada hari itu, suami saya mencoba untuk mengurus administrasi lagi, dan para PNS yang mana kemarin hari nakal berubah menjadi anak manis,” kisahnya. “Salut atas respons dari Pemda yang sekarang! Keep The Good Work,” ia tulis dalam pesannya.
Kisah dari Lady tersebut menjadi salah satu dari sejumlah kisah sukses dari warga yang berani adukan masalah tersebut pada Ahok serta direspons dengan sangat cepat pula. Ini merupakan suatu terobosan pada suaut sistem pemerintahan, yang mana sudah sejak lama sering direpotkan atas masalah birokrasi yang berbelit. Semoga saja ini menjadi contoh bagi instansi maupun pemerintahan yang lain.
