Berita Nasional Terhangat – Mabes TNI Nyatakan Kesiapannya Jadi Bagian KPK

Pihak Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) akhirnya ambil suara terkait wacana yang digulirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merekrut prajurit untuk lembaga penegak hukum tersebut. Mayor Jenderal M. Fuad Basya, Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan bahwa sebenarnya masih belum ada pembicaraan secara resmi terkait rencana perekrutan terhadap anggota TNI guna bertugas pada KPK. Rencana tersebut masih baru dibicarakan informal diantara pimpinan KPK bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Prinsipnya, papar Fuad, Panglima hanya menyatakan dengan tegas tidak keberatan jika ada prajurit TNI dengan kapasitas serta kapabilitasnya mumpuni lalu ditugaskan pada KPK. Namun, apabila rencana tersebut diwujudkan, tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. “Panglima TNI tak ada keberatan, namun harus sesuai terhadap Undang-Undang berlaku,” tegas Fuad dihubungi wartawan di Jumat, 8 Mei 2015.

Fuad tidak merinci apa saja posisi-posisi dalam KPK yang diminta agar dijabat oleh personil TNI, sebab masih baru sebatas pembicaraan secara informal saja. Dia pun hanya mengatakan bahwa ada sejumlah posisi yang di antaranya, pengawas internal serta sekretaris jenderal. Dia lantas menolak untuk menjelaskan bahwa ada prajurit TNI yang akan direkrut menjadi penyidik KPK, sebab terkaity posisi ini tak diatur pada Undang-Undang. “Saya masih belum bisa sampaikan hal itu. Itu masih baru sebatas omong-omong saja.”

“Dalam Undang-Undang KPK, TNI kan gak ada di san. Jika TNI masuk, maka perlu direvisi terlebih dulu itu Undang-Undangnya, apakah pensiun dini ataukah dialihkan statusnya,” kata Fuad. Fuad juga menjawab tegas saat ditanya Siapkah TNI jadi bagian KPK? “Siap. TNI tidak ada keberatan,” kata Fuad dengan nada tegas. Dia menyatakan bahwa hubungan diantara TNI KPK amat baik. TNI kerap mengundang para pimpinan KPK menyampaikan pengarahan terhadap prajurit terkait pemberantasan korupsi. KPK dengan TNI sendiri juga sering menandatangani kesepakatan kerja menjadi zona terbebas korupsi.

“Seluruh jajaran TNI adalah bebas korupsi, maka KPK dapat memberikan pengarahan pada kami. Itu juga langsung dari Ketua KPK, yang memberi pengarahan tersebut, Pak Abraham. Kerja sama TNI KPK baik,” aku Fuad.