Berita Nasional Terhangat – Korupsi Makin Gila, Memberantasnya Harus Gila Juga

Ray Rangkuti sebagai seorang pengamat politik asal Lingkar Madani (LiMa) menilai bahwa KPK pada saat ini sedang mati suri. Namun ironisnya, KPK malah memilih sibuk untuk menggalang kerjasama dengan pihak Polisi serta Jaksa untuk membentuk yang dinamakan dengan Satgas Anti Korupsi. Padahal harusnya, Ray berpendapat bahwa hal ini malah semakin menurunkan level KPK selaku organisasi spesialis dalam hal penaganan kasus kriminal luar biasa semisal korupsi, yang tetap setara terhadap lembaga Kepolisian.

“Kalau saya, berharap agar KPK yang sudah mati suri bisa bangun lagi untuk mengejar kruptor yang kian merongrong,” sebut Ray Rangkuti ketika di LBH Jakarta di Jl Diponegoro No 74, Jakarta Pusat, pada hari Senin 18 Mei 2015. Selain itu, Ray pun juga mendesak supaya polisi lekas menghentikan perkara yang menyeret kalangan penggiat antikorupsi semisal Bambang Widjojanto, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bareskrim, sebut Ray, juga perlu membersihkan kembali nama BW yang terlanjur tercemar usai dikriminaliasi pihak Polri. “Pernyataan dari Budi Waseso (Kabareskrim) semakin tak layak agar kasusnya diteruskan. Maka dari itu harus SP3 (Surat Perintah Penghentian Perkara). Dimana haknya selaku komisioner KPK juga diberikan kembali,” katanya. Pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia ini seakan sddang diganyang. Padahal, ujar Ray, gaya serta tingkatan korupsi sudah semakin menggila. Hal ini hanya bisa diimbangi oleh gaya pemberantasan yang serupa.

“Korupsi ini sudah gila, Qur’an saja ikut dikorupsi. Maka dari itu, penyelesaiannya pun juga harus pakai cara gila juga.”  Apa yang dimaksud Ray adalah tak lagi memakai cara “sopan” maupun sesuai prosedur pembongkaran korupsi. Pasalnya, ini sudah dianggap tak akan sanggup menjamah sang tokoh utama. Ray juga meyakini, bila KPK masih mempertahankan cara lama, koruptor tidak akan bisa dibasmi dan justru semakin merajalela.

Pada penghujung 2013 lalu, Transparency International (TI) meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), untuk mengukur level korupsi dari sebuah negara di 2013. Hasil dari survei pada 177 negara, Indonesia memiliki IPK yang tidak bertambah sejak tahun 2012, yakni 32. IPK mempunyai rentang antara 0-100, semakin tinggi IPK,  makin bersih korupsi pada negara itu.