Berita Nasional – PPATK: Banyak Pihak Terlibat Korupsi Haji
2 min read
Diketahui bahwa Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki penilaian sosok mantan Menag, Suryadharma Ali tak sendirian pada kasus korupsi dalam pelaksanaan haji yang masih dalam tahap dugaan. Melalui wakil Ketua dari PPATK, Agus Santoso yang mengakui bahwa kasus itu menyeret cukup banyak pihak. “Korupsi dana haji ini menyeret sejumlah pejabat pada Kemenag Pusat, sejumlah oknum anggota DPR, dari pihak swasta, serta para pejabat Kementerian Agama pada tingkat daerah,” ujar Agus dari Gedung DPR, Jakarta, hari Senin (16/6/2014).
Ia juga sempat menyatakan bahwa pihaknya sudah menyerahkan sejumlah nama yang turut diduga ikut di dalam kasus itu pada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agus juga menyatakan nama dari pejabat Kemenag daerah yang ikut diduga dalam kasus korupsi ini memegang posisi cukup penting. “Jika sudah diserahkan pada KPK itu sudah level yang tinggi. Sejumlah nama tersebut sudah berada pada KPK. Siapa saja orangnya kita tak bisa ngomong,” katanya.
Pihak KPK sebelumnya juga sudah menetapkan nama Suryadharma menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi itu. SDA diduga telah melakukan tindak penyalahgunaan wewenang maupun tindak melawan hukum dan merugikan negara. SDA mundur dari jabatan Menteri Agama lalu digantikan Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Suryadharma Ali diduga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pada pasal 3 UU 31 tahun 1999, tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu serta juncto pasal 65 KUHP.
Di sisi lain, Lukman akan berkomitmen guna mendukung KPK demi mengusut kasus itu dengan mengadakan rapat bersama sejumlah pejabat terkait pada Kemenag hari Rabu (11/6/2014). Para pejabat Kemenag tersebut dikumpulkan demi mengetahui seperti apa pengelolaan haji yang tersandung korupsi pada KPK. Diketahui pula bahwa Lukman datang ke KPK guna mengadakan konsultasi sehubungan upaya pembenahan pada tubuh Kemenag. Terutama, soal penyelenggaraan haji itu. Berdasarkan hasil pertemuan bersama pihak KPK itu, Lukman mengatakan mendapatkan cukup banyak masukan guna pembenahan program penyelenggaraan haji tersebut.
